Saat ini pembahasan Omnibus law sedang berjalan, kemarin serikat buruh sudah bertemu dengan DPR dan dialog bermacam-macam.
Enam serikat pekerja/serikat buruh menyatakan tetap konsisten tergabung dalam tim pembahasn klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja
Pada Februari 2020 kondisi ketenagakerjaan mengalami tren yang sangat positif sebelum ada pandemi covid-19.
Ida Fauziyah menjelaskan bahwa angka itu mengalami penurunan, sebelumnya 57 persen.
Aice Group menyatakan bahwa seluruh proses pengawasan dan anjuran dari regulator telah rampung dan diterima oleh regulator ketenagakerjaannya.
Sebagai bagian dari tata kelolanya, Aice Group telah menyampaikan laporan final pelaksanaan nota ini pada Senin (8/6).
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI menyampaikan sejumlah upaya mitigasi COVID-19 yang dilakukan guna melindungi sektor ketenagakerjaan di Tanah Air.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa menyatakan permasalahan di RUU Cipta Kerja bukan cuma sektor ketenagakerjaan.
Kerangka dan prinsipKetenagakerjaan saat ini memang perlu penyesuaian mengingat rentang waktu yang sudah terlalu lama dan kondisi perekonomian…
Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono memberikan kritik keras terhadap rencana penerapan upah per jam lewat RUU Omnibus…
Arief Poyuono mengeluarkan seruan ditujukan kepada para buruh terkait gagasan Presiden Jokowi soal omnibus law.
MK menggelar sidang pemeriksaan, terkait permohonan pengujian UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terhadap…
Pemerintah menyiapkan SDM yang mampu mengelola masalah ketenagakerjaan di tempat kerja guna menghadapi revolusi industri 4.0.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya sudah langsung mengimplementasikan program Kartu Prakerja mulai tahun 2020.
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mendorong penerapan Konvensi No.190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan dalam dunia kerja
Penegakan hukum Ketenagakerjaan adalah bentuk kehadiran negara memastikan pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia berjalan baik.
Menaker telah meminta kepada para gubernur menetapkan UMP tiap tahunnya dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan.
Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan tidak ada larangan untuk buruh melakukan aksi unjuk rasa sepanjang memperhatikan urgensi
Anggota Komisi IX DPR Adang Sudrajat menilai Indonesia saat ini belum memiliki kebijakan bidang ketenagakerjaan yang ideal dan…
JPNN.com 
