Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menunjuk Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa hukum bersama seribu advokat lainnya.
Pemerintah membuka peluang menghadirkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17/2013 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendirikan posko untuk memantau gelagat dinamika sosial politik di tengah masyarakat. Dengan demikian, pemerintah
Ribuan warga Jayapura menggelar aksi damai di kantor DPRD dan kantor Gubernur Papua di Jayapura, Senin (15/5). Aksi…
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan pihaknya menolak keras khilafah diterapkan di Indonesia. Karena itu, Pemuda…
Pemuda Muhammadiyah tidak sepakat untuk menerapkan sistem khilafah di Indonesia karena konsepnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Said Aqil Siradj mengatakan tidak ada satu pun ayat dalam…
Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) siap membantu pemerintah untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pembubaran akan dilakukan…
Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengkritisi pemerintahan Jokowi Widodo yang langsung menggunakan senjata pemungkas dengan membubarkan…
Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) meminta Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak memperdebatkan wacana pembubaran yang sudah bergulir.
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontas) Yati Andriani khawatir pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut
Ketua DPR Setya Novanto mengapresiasi langkah pemerintah yang ingin membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Novanto memandang HTI tidak…
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Isman Yusanto menolak keras rencana pemerintah untuk membubarkan HTI. Ia menyatakan langkah…
Keputusan telah diambil. Pemerintahan Joko Widodo telah mengumumkan akan membubarkan organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia dengan cara memperkarakannya
.jpg)
Puluhan orang di Jombang, Jatim menggelar doa bersama dan istigasah di Markas Projo kota itu.
Pemerintah belum berencana melakukan revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pascalangkah pembubaran Hizbut Tahrir
Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto mengaku tidak pernah mendapat peringatan apa pun dari pemerintahan…
Pemerintah akan mengajukan pembubaran organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia karena dianggap anti-Pancasila.
Dewan Pengurus Pusat Hizbut Tahrir Indonesia (DPP-HTI) tidak hanya melawan keputusan pemerintah terkait pembubaran organisasi dakwah Islam tersebut.
Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin mengatakan keputusan pemerintah membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan ditindaklanjuti dengan
Beragam reaksi dari keputusan pemerintahan Joko Widodo yang berencana membubarkan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia.
JPNN.com 
.jpeg)
