Surat Telegram Rahasia (STR) Kapolri Jenderal Idham Azis yang beredar itu menerangkan soal Perppu tentang pembubaran FPI.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdhatul Ulama (UNU) Jakarta, mendukung langkah pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Hizbut
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) belum menerima salinan keputusan pencabutan status badan hukum dan pembubaran sebagai ormas dari Kementerian…
Meski bukan bagian dari fatwa, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengimbau umat Islam tidak…
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendukung keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencabut badan hukum…
Pemerintah siap menghadapi langkah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang berencana membawa kasus pembubaran organisasi mereka oleh Kementerian Hukum
Soedarmo: Mereka Selalu Mengelak
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mengeluarkan radiogram yang ditujukan ke seluruh jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di
Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan sudah seharusnya memang pemerintah mengeksekusi Perppu Nomor 2 tahun 2017…
Pemerintah diminta tidak hanya membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pascaterbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai pandangan Menko Polhukam Wiranto terkait kewenangan pemerintah dalam mencabut izin…
Keputusan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggunakan Perppu Ormas menuai polemik. Banyak yang mendukung, ada pula yang…
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengaku prihatin langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut Sodik,…
Presiden Joko Widodo dikabarkan sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait pembubaran organisasi kemasyarakatan
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra angkat suara terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang perubahan
Pemerintah didesak segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) terkait organisasi terlarang seperti Hizbut Tahrir
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengkritik sikap pemerintah yang lamban menindaklanjuti pembubaran…
Wakil Bupati Paser Mardikansyah meminta Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak melaksanakan kegiatan di wilayahnya.
Jaksa Agung HM Prasetyo berharap proses pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berjalan lebih cepat.
Komunitas Cinta Pancasila dan NKRI membentuk sebuah petisi online untuk mendukung pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) anti-Pancasila.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pemerintah tidak bisa langsung membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia.
JPNN.com 
