Jabodetabek Rabu, 28 November 2018 – 23:59 WIB
DKI Bakal Tambah Rumah Aman demi Bantu Korban Kekerasan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal terus menambah jumlah rumah aman bagi para anak-anak ataupun perempuan korban tindak…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memberlakukan penghapusan sanksi administrasi atau denda untuk tiga jenis pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal terus menambah jumlah rumah aman bagi para anak-anak ataupun perempuan korban tindak…
Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penguatan sumber daya manusia (SDM) sekaligus sarana dan prasarana di rumah aman untuk…
Anies Baswedan telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 48 tahun 2018 tentang Rumah Aman bagi Anak dan Perempuan…
Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mencatat empat persen pompa air pencegah banjir di Ibu kota dalam…
Usai menggelar pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswaden, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi akhirnya menarik proposal permintaan…
Pemerintah secara resmi telah menetapkan kenaikan upah minimum sebesar 8,03 persen
Kami ini sudah baik yah kalau Kota Bekasi tidak baik, yah dari dulu kami tutup aksesnya.
Ada kewajiban kemitraan, ini yang sudah enggak jalan. Tahun-tahun sebelumnya DKI selalu mengucurkan dana itu.
Jadi 2018 kami belum dapat apa–apa. Sedangkan di dalam perjanjian itu ada yang menyangkut wilayah Bantargebang berdasarkan TPA.
Bekasi berencana mengambil kebijakan pembatasan jam operasional truk sampah menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Mempengaruhi DKI
Masalah kembali terjadi pada truk-truk sampah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sekarang mereka dilarang masuk Bekasi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan anggaran Rp 2 miliar untuk pengelolaan media sosial (Medsos)
Seperti persoalan pengentasan banjir, rumah susun hingga DP untuk dana talangan program rumah DP 0 rupiah
Guntur menilai, ada kelalaian dari Pemprov DKI khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dalam mengawasi hal itu.
Pemprov DKI diketahui memberikan sekitar Rp 70 juta kepada Ratna Sarumpaet. Namun, kini Ratna cuma perlu mengembalikan Rp…
Masalah Ratna Sarumpaet bertambah lagi. Setelah ditangkap polisi karena menyebarkan kebohongan, kini dia dituntut Pemprov DKI mengembalikan ongkos…
Penghuni kos dan kontrakan yang tidak melapor ke RT/RW terancam mendapat sanksi pidana
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melarang warga luar dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Ranggon
Normalisasi saluran air terus dilakukan hingga ke pelosok ibu kota, untuk mengantisipasi ancaman banjir.
Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengatasi pencemaran di Kali Item membuahkan hasil.