Menaker Hanif Dhakiri menyebut Perpres TKA yang bertujuan menarik investasi justru digoreng untuk menakuti rakyat dan mengadu domba.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku melihat sendiri pekerja asing yang menjadi buruh kasar di lokasi industri di…
Menurut Fadli, pengawasan terhadap TKA juga semakin lemah. Sebab, kini pengawasan ketenagakerjaan dipindahkan ke level provinsi, bukan lagi…
Pihak Istana mencurigai sorotan terhadap Perpres 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing terkait dengan kepentingan politik 2019
Tenaga kerja asing tidak wajib belajar bahasa sehingga tak mengerti budaya Indonesia.
PKS mempertanyakan dampak Perpres nomor 20 tentang tenaga kerja asing yang diklaim presiden Jokowi untuk menggenjot investasi
Menaker Hanif Dhakiri menyatakan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 dibuat untuk menyederhanakan birokrasi sehingga investasi lebih mudah.
Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan, tenaga kerja asing (TKA) yang masuk belum tentu memiliki keahlian yang lebih baik…
Keputusan Presiden Jokowi menerbitkan Perpres Tenaga Kerja Asing (TKA) dianggap tak melindungi pekerja lokal dan akan meningkatkan angka…
Wakil ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, Perpres 20/2018 akan membuat tenaga kerja asing semangat datang…
Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mulai berlaku 1 Juli.
Pertemuan ini untuk mengingatkan, dari 34 provinsi hanya sepuluh yang sudah. Dari 514 kabupaten / kota hanya 75…
Pakar keamanan siber Pratama Persadha menjelaskan bahwa tertundannya pembentukan BSSN sangat berbahaya bagi keamanan siber Tanah Air
Banyak hal harus diperhatikan agar implementasi PPK sesuai dengan tujuannya
Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, penguatan pendidikan karakter kini harus dijalankan semua sekolah
Perpres Penguatan Pendidikan Karakter baru saja ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Perpres 87/2017 mengatur sekolah harus melibatkan tokoh agama, dinilai merupakan langkah maju dalam manajemen sekolah.
Penerapan Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) masih menunggu juknis dari pusat.
DPR merespons positif langkah Presiden Jokowi menandatangani Perpres PPK sehingga dapat meredam keriuhan dan kegalauan masyarakat terkait full…
PPP mendukung program Penguatan Pendidikan Karakter, namun masalah pendanaan juga harus jelas.
Fatayat NU ikut merasa gembira dengan terbitnya Perpres PPK sebagai pengganti Permendikbud Full Day School yang sarat kontroversi.
JPNN.com 
