Pengesahan 33 RUU Prolegnas Prioritas ini diketahui saat DPR menggelar rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (23/3) ini.
Revisi UU ASN yang diharapkan menjadi payung hukum pengangkatan honorer K2 menjadi PNS, secara resmi masuk prolegnas prioritas…
Revisi UU ASN yang masuk prolegnas 2020 tidak lantas membuat honorer K2 begitu yakin akan diangkat menjadi PNS.
Revisi UU ASN harus mengatur secara tegas mengenai mekanisme pengangkatan honorer K2 menjadi PNS.
Komisi II DPR sudah melakukan dua hal untuk memperjuangkan agar para honorer K2 diangkat menjadi PNS.
Titi Purwaningsih mendesak DPR dan pemerintah membuat kesepakatan tenggat waktu penyelesaian revisi UU ASN.
Rangkuman top 5 berita terpopuler di JPNN.com hingga pagi ini tentang revisi UU ASN yang membahas PPPK dan…
Anggota Baleg DPR Firman Subagyo mengatakan, bisa saja masalah gaji PPPK diatur di dalam revisi UU ASN.
Pemerintah sebelumnya tidak pernah mengirimkan daftar inventarisasi masalah untuk revisi UU ASN di periode lalu.
Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi menjawab pertanyaan soal materi apa saja di Revisi UU ASN, selain masalah…
Baleg DPR dan pemerintah juga menetapkan 50 RUU yang masuk prolegnas prioritas 2020.
Pimpinan honorer K2 Jakarta Nur Baitih gembira mendapat kabar kepastian revisi UU ASN masuk prolegnas 2020.
Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi menyampaikan kabar gembira untuk para honorer K2 terkait revisi UU ASN.
Tidak semua honorer K2 optimistis revisi UU ASN menjadi pintu masuk mereka diangkat menjadi PNS.
Mantan MenPAN RB Asman Abnur optimistis revisi UU ASN bisa menuntaskan masalah honorer K2.
Nur Baitih menyatakan, para honorer K2 sangat berharap pembahasan revisi UU ASN dibahas hingga tuntas, tidak mandek lagi.
DPR berjanji akan menuntaskan masalah honorer K2 dan pelaksanaan seleksi CPNS selama ini.
Anggota Baleg DPR Taufik Basari mendorong penyelesaian masalah honorer K2 dengan cara merevisi UU ASN.
Sejumlah pimpinan honorer K2 antara Titi Purwaningsih dan Nur Baitih, berharap revisi UU ASN bisa segera dibahas.
Jika pemerintah memang serius menyelesaikan masalah nasib honorer K2 maka seharusnya sejak lima tahun lalu sudah tuntas.
Fadli Zon dan Emrus Sihombing menyampaikan pendapat masing-masing soal penyelesaian masalah honorer K2.
JPNN.com 
