Politik Jumat, 05 Maret 2021 – 13:09 WIB
Tunggu Surat dari Jokowi, DPR Minta RUU KUHP Segera Diselesaikan
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin setuju dengan rencana Menko Polhukam Mahfud MD untuk mempercepat pembahasan RUU KUHP.
Herman Herry menegaskan bahwa KUHP sebagai induk hukum pidana tentunya menjadi penting dalam menjawab dinamika tindak pidana yang terus…
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin setuju dengan rencana Menko Polhukam Mahfud MD untuk mempercepat pembahasan RUU KUHP.
Nasib kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (RUU PAS) dan RUU KUHP menjadi salah satu topik hangat dalam rapat…
Pembahasan RUU PAS dan RKUHP harus dilanjutkan karena masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020.
Aziz Syamsuddin menyatakan bahwa terkait persetujuan terhadap tindak lanjut RUU PAS dan KUHP pihaknya telah menerima dan berkoordinasi…
Komisi III DPR sepakat melakukan sosialisasi RKUHP dan RUU Pemasyarakatan. Sesuai semangatnya, dua RUU itu perlu disosialisasikan kembali…
Musikus Armand Maulana menyayangkan RUU KPK dan KUHP malah menimbulkan polemik hingga berujung demonstrasi berbagai kalangan.
Penyanyi Aura Kasih salut dengan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ki Kusumo menilai pasal kekuatan gaib di RKUHP bisa menjerat orang tak bersalah.
Mbah Mijan heran kok mengangkat hal kekuatan gaib menjadi delik tidak melibatkan pakar gaib.
Dewan Pers meminta dilibatkan dalam pembahasan RUU KUHP, sementara AJI juga meminta pemerintah mendengar aspirasi komunitas pers.
Sejak pagi tadi, demo mahasiswa sudah bergulir di sejumlah kota di tanah air seperti di Jakarta, Solo, Malang…
Politikus PSI Rian Ernest mendesak pengesahan RKUHP alias Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ditunda saja.
Massa demo mahasiswa menuntut DPR untuk membuat forum terbuka membahas khusus RUU KUHP.
Penolakan terhadap draft RUU KUHP kian luas, tidak hanya berasal dari kalangan akademisi, sekitar 9.000 tukang gigi siap…
Gerindra mengklaim sudah lebih dahulu berupaya agar RKUHP tidak segera diundangkan.
Menkumham Yasonna mengatakan, masalah zina dan kumpul kebo ikut diatur di RKUHP agar tidak muncul persepsi pemerintah menyetujui…
Pasal 470 draf RKUHP mengatur mengenai ancaman hukuman bagi perempuan yang menggugurkan kandungan alias aborsi.
Pengesahan RKUHP ditunda, Muladi mengatakan, Pemerintah dan DPR dianggap mencintai kolonialisme jika melanggengkan KUHP.
Masinton juga berpendapat DPR bersama pemerintah bisa melanjutkan pembahasan RKUHP pada periode DPR RI 2019-2024
Presiden Jokowi memutuskan menunda pengesahan RUU KUHP setelah mencermati masukan dari berbagai kalangan.