Sulsel Kamis, 01 Desember 2022 – 16:25 WIB
APBD 2023 Kota Makassar Diketok Rp 5,6 Triliun
DPRD Kota Makassar mengetok palu penetapan Perda APBD 2023 sebesar Rp 5,6 triliun. Namun, ada cacatan yang perlu…
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto pimpin rapat evaluasi serapan anggaran Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
DPRD Kota Makassar mengetok palu penetapan Perda APBD 2023 sebesar Rp 5,6 triliun. Namun, ada cacatan yang perlu…
Berdasarkan informasi di laman publik.bappedadki.net, realisasi belanja langsung dan belanja tak langsung Pemprov DKI Jakarta Rp 42,35 triliun
Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengungkap alasan penundaan pencairan TPP ASN.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengomentari konsep sumur resapan yang dipakai dalam pembangunan Ibu Kota…
Serapan anggaran DKI Jakarta belum mencapai 90 persen. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespons begini.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berharap Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan potensi daerahnya melalui otonomi daerah
Wilayah-wilayah di Jateng juga telah mengalokasikan 8 persen dari dana desa untuk penanganan Covid-19.
Gubernur Ganjar Pranowo meminta seluruh bupati/wali kota memastikan bantuan sosial kepada masyarakat harus segera dicairkan.
Merespons ramainya kabar serapan dana penanganan covid-19 di Jateng rendah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhirnya memberikan penjelasan…
Pandemi memuncak, namun serapan anggaran untuk penanganan COVID-19 di daerah kenapa masih rendah ya?
Kementan memaksimalkan hasil produksi petani terus dilakukan untuk menjamin kecukupan stok pangan dan menjaga kestabilan harga.
Dalam satu tahun kinerja, Kemensos menjadi instansi tersibuk di masa pandemi tetapi tertinggi serapan anggarannya
Mendagri Tito Karnavian membuat beberapa strategi untuk membantu daerah agar bisa melakukan percepatan penyerapan pendapatan.
Raker Kemenpora dengan Komisi X DPR RI pada Kamis (27/8) membahas tentang laporan keuangan tahun anggaran 2019.
Rizal Ramli menyentil Sri Mulyani yang menyebut banyaknya menteri tidak paham birokrasi menyebabkan serapan anggaran penanganan Covid-19 rendah.
Presiden Jokowi hanya didampingi Prabowo Subianto dan tiga orang perangkat melekat lainnya.
Presiden Jokowi saat rapat terbatas mengatakan bahwa situasi saat ini sudah berbahaya, mengerikan.
Presiden Jokowi menyebut langsung nama kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto, Nadiem Makarim, dan instansi pimpinan Jenderal Idham Azis.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Yohanis Fransiskus Lema mendesak Kementan untuk secepatnya merealisasi anggaran untuk penanganan…
Ditjen PSP Kementan mengejar target serapan anggaran sebesar 40 persen hingga April 2020.