Pakar pidana Chairul Huda menilai keputusan MA memotong hukuman Surya Darmadi sudah sesuai dengan aturan.
Menurut Juniver, hakim tidak mempertimbangkan penerapan Undang-undang Cipta Kerja dalam memutus perkara yang menjerat Surya Darmadi.
Hakim menganggap Surya Darmadi terbukti melakukan korupsi seperti dakwaan kesatu primer dan dakwaan ketiga primer penuntut umum.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyatakan langkah JPU menuntut Surya Darmadi penjara seumur…
Salah satu ahli manajemen hutan dari IPB Prof Sudarsono Soedomo menyebut Duta Palma sebagai salah satu perusahaan yang…
Terdakwa kasus korupsi Surya Darmadi mengaku diperlakukan tidak adil oeh kejaksaan dalam proses hukum yang dijalaninya.
Kubu Surya Darmadi menilai tuduhan jaksa mengada-mengada dan tidak patuh dengan UU Cipta Kerja.
Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan meminta Presiden Jokowi memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menyelesaikan perkara bos…
Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan menyoroti proses hukum yang dialami bos Duta Palma, Surya Darmadi.
Terdakwa Surya Darmadi protes disebut sebagai pelaku tindak pidana megakorupsi oleh jaksa.
Menurut Surya Darmadi, syarat untuk mendapat HGU harus menanam sawit lebih dulu di lahan tersebut.
Auditor menjelaskan akumulasi keuntungan tersebut, yakni Rp 1,3 triliun, muncul dari sisi laporan laba rugi.
Ahli menyebut kemudian diketahui memang lahan perkebunan itu adalah area hutan, maka bisa dikenakan sanksi administratif.
Ekonom meyakini tidak ada unsur kerugian perekonomian negara jika suatu perusahaan telah melaksanakan kewajibannya, seperti membayar pajak.
Menurut ahli, ketidakjelasan dalam penghitungan kerugian negara tentunya bertentangan dengan prinsip asas kepastian hukum.
Saksi mengatakan perputaran duit itu pun terdokumentasi dari keterangan transaksi rekening.
Dividen untuk Surya Darmadi berasal dari keuntungan seluruh perusahaan yang berada di bawah PT. Darmex Plantations.
Saksi membantah perpindahan uang antarperusahaan di PT Duta Palma Group merupakan upaya pencucian uang.
Terdapat 309 perusahaan, termasuk PT Duta Palma Group, yang tidak memiliki perizinan kehutanan tahap dua.
Saksi menyampaikan kelompok perusahaan Duta Palma menggunakan kawasan hutan untuk perkebunan sehingga tidak wajib membayar DR dan PSDH.
Saksi menjelaskan PT Duta Palma Group hanya diwajibkan untuk membayar dua jenis pajak di Indragiri Hulu.
JPNN.com 
