Legislatif Senin, 19 Januari 2026 – 15:34 WIB
Konon, Revisi UU Pemilu Tak Bahas Pilpres Melalui MPR
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyebutkan tidak ada keinginan politik mengubah sistem pilpres menjadi pemilihan melalui…
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut negarq perlu melihat kajian dan studi sebelum memutuskan menerapkan e-voting dalam…
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyebutkan tidak ada keinginan politik mengubah sistem pilpres menjadi pemilihan melalui…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah patut menjadi bahan evaluasi besar.
Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menilai putusan MK soal pemisahan pemilu membawa implikasi yang perlu ditindaklanjuti…
Tak ada negara mana pun di dunia yang kebal atas serangan wabah Covid-19. Pembentuk undang-undang mesti memitigasi situasi…
Populi Center menyelenggarakan diskusi Forum Populi bertajuk “Revisi UU Pemilu - Tata Kelola Demokrasi Partisipatif Berbasis Inovasi.
Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebut demokrasi di Indonesia memasuki era baru.
MK menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20 persen pada UU Pemilu.
Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus aturan tentang syarat ambang batas partai dalam mengusung Presiden. Kenapa?
DKPP menyatakan bahwa penyatuan UU Kepemiluan bisa meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu dinilai perlu direvisi, begini alasannya.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mendorong revisi UU Pemilu segera dilakukan pada awal periode 2024-2029
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan fraksinya menolak penggunaan hak angket Pemilu 2024. Masalahnya agak…
Yusril Ihza Mahendra membela pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal presiden boleh kampanye dan memihak di pemilu.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo soal tidak ada larangan seorang kepala negara…
KPU memastikan kampanye dengan metode debat capres - cawapres tetap digelar di Pilpres 2024.
Putusan MK soal usia capres-cawapres suai final. Sekarang terserah Gibran bin Jokowi kalau memang berani melawan arus deras…
Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang membolehkan kepala daerah berusia di bawah 40 tahun jadi capres-cawapres trangedi demokrasi.
Ketua Dewan Nasional SETARA Intitute Hendardi menanggapi keputusan MK yang mengabulkan permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q…
Hakim MK Saldi Isra mengaku mengalami peristiwa aneh luar biasa. Singgung ada misteri terkait penarikan dan pembatalan penarikan…
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai pengerahan ribuan aparat gabungan dari TNI dan Polri demi mengamankan MK pada persidangan…