Politik Rabu, 22 Februari 2017 – 09:20 WIB
Riza Patria: SDM Jadi Penentu Kemajuan Sebuah Negara
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Riza Patria mengatakan kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kualitas dan pemberdayaan sumber…
Komisi XI DPR menggelar rapat kerja tentang evaluasi atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis…
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Riza Patria mengatakan kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kualitas dan pemberdayaan sumber…
Minimal 10 ribu massa honorer kategori dua (K2) dipastikan akan membanjiri Jakarta pada 22 dan 23 Februari mendatang.
Pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menunggu surat presiden. Sampai hari ini, surpres yang dinanti DPR…
Komite II DPD RI melakukan pengawasan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral. Pengawasan tersebut merupakan…
Kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah dalam UU Nomor 4 tahun 2009 perlu dipertahankan. Kebijakan tersebut dalam rangka mengurangi…
Sejumlah warga Kedungsari, Magelang Utara, Kota Magelang Jawa Tengah dikagetkan dengan papan pengumuman berisi klaim kepemilikan lahan. Isi…
Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan…
Penyidik Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya belum memburu penyebar objek bermuatan pornografi yang…
Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum menolak tegas rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Agama (Kemenag) yang akan menyertifikasi khatib.
Sebuah perusahaan bernama PT YBAJ di Temanggung, Jawa Tengah dilaporkan ke polisi oleh pegawainya sendiri. Perusahaan kayu lapis…
Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diusulkan DPR telah memberikan harapan kepada para tenaga honorer.
Wacana memperluas jangkauan cakupan tindak pidana terorisme muncul dalam pembahasan revisi Undang-Undang No.15/2003. Ada usulan UU Terorisme
Polda Metro Jaya telah merampungkan penyidikan perkara pelaku ujaran kebencian atau hate speech jelang Aksi 212. Berkas penyidikan…
Revisi terbatas UU Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya mengakomodasi honorer kategori satu (K1) dan dua (K2). Pasalnya, dalam…
Ribuan honorer kategori dua (K2) Jawa Barat siap menggeruduk Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo meminta lembaga penegak hukum tidak mengendorkan upaya kendor memberantas korupsi. Menurutnya, penegak…
Peluang tenaga honorer diangkat menjadi CPNS mulai mendapatkan jalan setelah Revisi Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang…
Sebanyak 439 ribu pegawai honorer berpeluang diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) sudah disetujui sebagai inisiatif DPR.
Ambisi Partai Gerindra dan PKB untuk mendapat satu kursi empuk sebaagi pimpinan DPR/MPR bakal menemui adangan besar. Golkar…