Somasi yang dilayangkan YKMI merupakan sebuah peringatan karena Pemerintah mengabaikan putusan MA soal jaminan ketersediaan dan pemberian vaksin halal.
somasi yang dilayangkan YKMI merupakan sebuah peringatan karena pemerintah mengabaikan putusan MA soal jaminan ketersediaan dan pemberian vaksin…
Pemudik yang ingin mendapatkan vaksin booster, agar menjaga badannya tetap dalam keadaan sehat.
Vaksin booster homolog Sinopharm bisa diberikan kepada pengguna vaksin primer Sinopharm sebelumnya.
Dengan adanya booster, seseorang bisa memperpanjang masa perlindungan terhadap virus Covid-19 dan juga meningkatan kekebalan.
Perlunya vaksin booster sebagai protokol utama untuk melindungi tubuh selama mudik Lebaran.
Untuk saat ini, vaksin booster harus sesuai antara vaksin primer dan vaksin booster, selain itu sudah mendapatkan EUA…
Kebutuhan vaksin booster sebelum perjalanan mudik sangat dibutuhkan agar kondisi imun tetap prima, sehat selama perjalanan panjang.
Sudah banyak masyarakat yang mudik, tetapi pemerintah masih saja bergerak lambat dalam menindaklanjuti putusan MA tersebut.
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay ingatkan Kemenkes hati-hati menggunakan kembali puluhan juta vaksin kedaluwarsa yang diperpanjang…
Dengan perpanjangan masa vaksin, definisi kedaluwarsa menjadi kabur dan tidak jelas.
PT Kimia Farma mengungkapkan vaksinasi booster sebelum perjalanan mudik sangat dibutuhkan agar kondisi imun tetap prima.
MUI juga mengeluarkan fatwa vaksin dengan status haram akan tetapi bisa digunakan dengan syarat vaksin halal masih belum…
Tak hanya memberangkatkan para pemudik, PLN juga memfasilitasi vaksinasi booster untuk peserta mudik bersama.
Sejauh ini ada enam jenis vaksin yang digunakan sebagai booster, yakni CoronaVac/Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Zifivax, dan Sinopharm.
Perintah Mahkamah Agung RI putusan wajib mengikat dan final bagi pemerintah untuk melaksanakannya.
Ini sejumlah syarat bagi perusahaan yang ingin mengikuti program Alur Mudik Bersama.
Pemerintah diminta untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait ketersediaan vaksin halal, sekaligus segera menyediakan vaksin tersebut.
Pemerintah wajib segera menyiapkan vaksin halal untuk rakyat Indonesia dan mengurangi atau meninggalkan vaksin yang belum jelas kehalalannya.
Hal yang paling penting justru memastikan pemerintah segera melaksanakan Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait vaksin halal.
Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), saat ini di Indonesia telah memiliki dua jenis vaksin yang halal, seperti…
JPNN.com 
