Demokratisasi Politik dan Ekonomi Masih Timpang
Senin, 15 Oktober 2012 – 21:42 WIB
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman menilai demokratisasi di bidang politik belum diiringi dengan demokratisasi di bidang ekonomi. Alasannya, demokratisasi di bidang politik telah secara nyata memberi kebebasan warga negara untuk berpolitik, sementara demokratisasi ekonomi justru tidak berkembang. Dikatakannya, fokus pertumbuhan makro belum menjamin terwujudnya keadilan dan pemerataan. Sementara masih rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi berujung pada membengkaknya jurang antara kaya dan miskin yang semakin membesar.
"Pasca-reformasi, persoalan pertumbuhan yang berkeadilan dan berkelanjutan masih menjadi masalah besar bagi rakyat. Di satu sisi, demokratisasi politik menjamin persamaan warga negara di depan hukum, kebebasan berpendapat dan berekspresi serta kebebasan pers. Di sisi lain, demokratisasi ekonomi tidak berkembang," kata Irman Gusman dalam sambutannya pada seminar nasional “Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”, di Jakarta pada Senin, (15/10).
Baca Juga:
Dilihat secara makro, lanjutnya, pembangunan ekonomi Indonesia memang menunjukkan kemajuan dengan adanya angka pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6 persen. Hanya saja, lanjutnya, pertumbuhan itu bukan gambaran nyata pembangunan yang ada.
Baca Juga:
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman menilai demokratisasi di bidang politik belum diiringi dengan demokratisasi di bidang
BERITA TERKAIT
- Pengamat Minta Elite Politik Meniru Prabowo untuk Jaga Kesejukan Berdemokrasi
- Mantan Kapolda NTT Daftar Bakal Cagub dari PAN, Ini Harapannya
- Megawati Minta Kader PDIP Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat
- NasDem dan PKB Diminta Tak Ikut Atur Susunan Kabinet Pemerintahan yang Baru
- Bukan Ridwan Kamil, Golkar Jagokan Sosok Ini sebagai Bacagub DKI
- Pengamat Nilai PDI Perjuangan Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran