Demokratisasi Politik dan Ekonomi Masih Timpang
Senin, 15 Oktober 2012 – 21:42 WIB
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman menilai demokratisasi di bidang politik belum diiringi dengan demokratisasi di bidang ekonomi. Alasannya, demokratisasi di bidang politik telah secara nyata memberi kebebasan warga negara untuk berpolitik, sementara demokratisasi ekonomi justru tidak berkembang. Dikatakannya, fokus pertumbuhan makro belum menjamin terwujudnya keadilan dan pemerataan. Sementara masih rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi berujung pada membengkaknya jurang antara kaya dan miskin yang semakin membesar.
"Pasca-reformasi, persoalan pertumbuhan yang berkeadilan dan berkelanjutan masih menjadi masalah besar bagi rakyat. Di satu sisi, demokratisasi politik menjamin persamaan warga negara di depan hukum, kebebasan berpendapat dan berekspresi serta kebebasan pers. Di sisi lain, demokratisasi ekonomi tidak berkembang," kata Irman Gusman dalam sambutannya pada seminar nasional “Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”, di Jakarta pada Senin, (15/10).
Baca Juga:
Dilihat secara makro, lanjutnya, pembangunan ekonomi Indonesia memang menunjukkan kemajuan dengan adanya angka pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6 persen. Hanya saja, lanjutnya, pertumbuhan itu bukan gambaran nyata pembangunan yang ada.
Baca Juga:
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman menilai demokratisasi di bidang politik belum diiringi dengan demokratisasi di bidang
BERITA TERKAIT
- PKB dan NasDem Akan Bergabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Darmizal Merespons Begini
- Forum Umat Islam Sragen Imbau Semua Pihak Hormati Putusan MK dan KPU
- Survei LKPI: Sudaryono Diunggulkan di Pilgub Jateng
- PKB dan NasDem Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Anies Berkomentar Begini, Simak
- Pragmatisme Politik Merajalela di 2024, PDIP Pastikan Keberpihakan pada Wong Cilik
- Konsolidasikan Kader PDIP, Hasto Singgung Rintangan Pertemuan Megawati-Jokowi