Dua Alasan Pemecatan Ketua Golkar Jabar

JAKARTA -- DPP Partai Golkar mengungkapkan alasan pemecatan Ketua DPD Jawa Barat, Irianto M.S Syafiuddin dan  Sekretaris Dedy Mulyadi. Keduanya dinilai melakukan pembangkangan terhadap kebijakan dan merugikan partai. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham menjelaskan, setidaknya ada dua dampak negatif dari tindakan Irianto dan Dedy. Pertama, efektivitas kepengurusan Golkar Bekasi tidak jalan. Kedua, pembangkangan akan menimbulkan indisipliner kepada anggota lain jika tak ditindak tegas.

"Kita tidak ingin seperti itu dan karena itu kita berpandangan bahwa ketegasan aturan pelaksanaan partai menjadi syarat mutlak bagi kebesaran partai,” kata Idrus Marham di Jakarta, Senin (23/8). Menurut Idrus yang juga mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) hak angket Century DPR itu, bentuk pelanggaran yang dilakukan Irianto dan Dedy karena tidak mengindahkan kebijakan partai yang memerintahkan pelantikan terhadap hasil Musda Tambun-Bekasi,  Darip Mulyana selaku Ketua DPD Golkar Bekasi terpilih.

“Pelanggaran yang dilakukan DPD I Jabar jelas. Bahwa Musda Kabupaten Bekasi, sudah dilakukan. Musda berjalan dengan baik. Belakangan tidak mau menerima, mengesahkan dan melantik,” ujarnya. Bahkan kata Idrus, dengan hasil Musda itu yang berjalan baik itu, Golkar Jabar membentuk tim verifikasi terhadap pelaksanaan Musda. Namun anehnya, saat tim verifikasi sudah bekerja dan menyampaikan laporannya, rekomendasi yang di sampaikan tidak juga diindahkan.

Pelanggaran Golkar Jabar tidak sampai disitu. Kata anggota Komisi II DPR itu, Golkar Jabar malah menggelar pertemuan yang dikemas dalam bentuk Musda dan melakukan pelantikan terhadap Neneng Hasanah Yasin. “Atas dasar itu, kita dari DPP membentuk tim, sudah diberikan hasilya. Kita sudah memberikan peringatan untuk melantik hasil yang resmi, tidak mau. Kita kasih lagi yang kedua tidak mau lagi, yang ketiga kita akan beri sanksi,” jelasnya.