Ibu Kota Pindah, Ongkos Tiket PNS Rp 3,5 Triliun, Usul Lokasi di Bukit Soeharto
jpnn.com, SAMARINDA - Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Zamruddin Hasid, mengatakan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta merupakan hal yang bagus dan mesti dilakukan.
Tapi, memang, tidak bisa diputuskan dalam keadaan krisis keuangan seperti sekarang. Ketersediaan uang negara sedikit dan sumber pendapatan berkurang. “Pembiayaan menjadi faktor penting untuk dipikirkan,” ujarnya, kemarin (12/7).
Apalagi, estimasi biaya memindahkan membutuhkan dana besar. Mengutip hasil penelitian Tim Visi Indonesia 2033 pada 2009–2010, untuk melaksanakan hajatan besar itu menghabiskan Rp 142,62 triliun. Itu setara 17 kali lipat APBD Kaltim 2017 senilai Rp 8,09 triliun.
Angka itu berasal dari enam variabel utama. Adapun itu, pembebasan lahan, penyiapan lahan, pembangunan infrastruktur kota, pembangunan fasilitas kota, pembangunan gedung negara, dan permukiman aparatur sipil negara (ASN). Tidak ketinggalan, biaya mengangkut para pegawai dan anggota keluarga ke ibu kota baru.
Referensi lain dari pengalaman negara tetangga, Malaysia, yang memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya berjarak 40 kilometer memakan biaya Rp 130 triliun.
Bisa dibayangkan bila memindahkan Jakarta ke luar Pulau Jawa, semisal Balikpapan yang jaraknya lebih dari 2 ribu kilometer.
Mantan rektor Unmul Samarinda itu menuturkan, besarnya pembiayaan bisa ditekan dengan memilih daerah di Pulau Kalimantan yang dari segi fasilitas dan infrastruktur sudah tersedia.
Balikpapan menjadi opsi utama daerah di Pulau Kalimantan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pembiayaan.
Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Zamruddin Hasid, mengatakan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta merupakan
- Kalimat Ini Selalu Ada saat Penyerahan SK PPPK, Bikin Tertekan, Setara PNS?
- 5 Berita Terpopuler: Beda PPPK & PNS Jelas, tetapi Bukan jadi Nomor Dua, kok, Simak RPP Manajemen ASN
- PPPK Punya Hak & Tanggung Jawab sama dengan PNS, tetapi Bedanya Jelas
- 5 Berita Terpopuler: Pintu Tol Honorer jadi ASN Terbuka, Nasib P1-P4 Bagaimana? BKN Mengungkapkan Sesuatu
- Usulan Perincian Kebutuhan PNS & PPPK 2024 Diperpanjang Lagi, BKN Ungkap Penyebabnya
- Selain TPG, Guru PPPK Mendapat Tambahan Penghasilan, Alhamdulillah, Dirapel