Misbakhun: Ijon Cukai Mengganggu Kredibilitas APBN

Tapi mulai Maret 2016, ada lonjakan Rp 18 triliun yang terhenti di angka Rp 19 triliun pada Juni 2016. Sedangkan pemasukan paling tinggi dari cukai sepanjang 2016 adalah pada Desember yang kisarannya antara Rp 30 triliiun- Rp 36 triliun.

"Kalau terjadi lonjakan pada Desember, lalu Januari dan Februari berikutnya turun, ini kan sangat aneh. Sebab idealnya, sepanjang bulan itu kan seharusnya flat," kata Misbakhun.

Dia menegaskan, meski lonjakan penerimaan cukai bisa menutupi kekurangan pemasukan negara dari pajak, namun hal itu menjauhkan upaya mewujudkan APBN yang kredibel dan tanpa kamuflase. Padahal, katanya, Menkeu Sri Mulyani selalu menginginkan adanya APBN yang kredibel.

"Saya apresiasi penerimaan cukai tahun ini di tengah penerimaan pajak yang turun. Tapi kan Menkeu bilang ingin membangun kebijakan yang trusted. Jadi tak boleh ada kamuflase, kita harus berterus terang," tegasnya.

Selain itu, Misbakhun juga mengingatkan DJBC agar jangan sampai kebijaknnya membunuh industri tembakau. Sebab, pemerintah bersikap mendua karena di satu sisi memburu pemasukan yang tinggi dari cukai rokok, tapi di sisi lain juga berupaya mengendalikan industri tembakau.

"Ini saya membela konstituen saya. Mereka petani dan buruh pabrik yang hidupnya tergantung dengan itu. Mereka juga punya hak hidup," kata legislator asal daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Pasuruan dan Probolinggo itu.

Dia lantas mengutip hasil penelitian dari sebuah lembaga riset kondang dari mancanegara pada 2013 yang menunjukkan industri rokok Indonesia paling kebal terhadap krisis. Menurutnya, jika pemerintah memang masih memprioritaskan penerimaan negara dari sektor cukai industri tembakau, seharusnya membatasi diri pembicaraan soal pembatasan konsumsi.

"Aneh ketika Kemenkeu bilang batasi konsumsi. Selalu dikatakan harga rokok di Indonesia sangat rendah. Tapi tak pernah dibandingkan pendapatan perkapita rakyat. Seakan pendapatan kita sama dengan Singapura dan Australia," ulasnya.(jpg)