Sengketa Tanah Lebih dari 7000 Kasus
Rabu, 16 Juli 2008 – 12:25 WIB
JAKARTA - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Joyo Winoto, mengungkapkan sengketa tanah di Indonesia mencapai 7.491 kasus, hasil inventarisasi tahun 2007. Jumlah kasus tersebut meningkat tajam dibanding tahun 2006, yang sejumlah 2.810 kasus. ”Berdasarkan data validasi data tahun 2006, sengketa tanah totalnya 2.810 kasus. Terdiri dari 1.423 kasus katagori sengketa, 322 kasus katagori konflik, dan 1.810 kasus katagori perkara,” terang Joyo dalam Workshop Media Massa bertajuk reforma agraria bertujuan mengurangi sengketa dan konflik pertanahan serta menata ulang ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, di Hotel Ambara, Jakarta Selatan, Rabu (16/7). Tentang reformai agraria sendiri, lanjut dia, ada tujuh hal yang dilakukan. Ketujuhnya ialah, menata ketimpangan struktur penggunaan tanah ke arah yang lebih adil, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki dan menjaga lingkungan hidup, mengurangi sengketa dan konflik pertanahan, memperbaiki akses rakyat kepada sumber ekonomi tana, dan meningkatkan ketanahan pangan.
Total kasus pada 2007 meningkat tajam, yakni capai 7.491 kasus. Itu terdiri dari 4.581 kasus kataori sengketa, 858 kasus katagori konflik, dan 2.052 katagori perkara. ”Dalam reforma agraria, ada dua cara BPN dalam menyelesaikan sengketa tanah. Pertama, melalui jalur pengadilan, dan kedua melalui jalur mediasi. Dua konsep itu yang terus dikembangkan pada 2008 ini,” tukasnya.
Baca Juga:
"Pada 2008 ini, BPN akan menurunkan tim untuk melakukan penyelesaian sengketa tanah di berbagai daerah," ujarnya. (gus/rie/jpnn)
JAKARTA - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Joyo Winoto, mengungkapkan sengketa tanah di Indonesia mencapai 7.491 kasus, hasil inventarisasi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Adaptasi Perubahan Iklim, Kementan Siap Tingkatkan Produktivitas Pertanian
- Pj Gubernur Agus Fatoni Jelaskan Terkait 6 Ranperda Provinsi Sumsel
- Pegadaian Berangkatkan Peserta Program Umrah Akbar di Bulan Syawal
- Menaker Ida Fauziyah Minta FKLPI Terus Tingkatkan Kolaborasi BBPVP Bekasi dengan DUDI
- Banyak PPPK Menerima SK, tetapi Jumlah Honorer Masih Bertumpuk
- 5 Berita Terpopuler: Pengangkatan Honorer Mendesak, SK PPPK Setara PNS, Sama-Sama Harus Loyal dan Berintegritas