JPNN.com 
Sejak 2002, 973 Perda Dibatalkan
Bertentangan dengan Aturan Diatasnya
jpnn.com -
Menurut Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Janiruddin, Selasa (15/7), Presiden SBY hanya membatalkan satu pasal Perda yang dibuat Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Perda itu terkait pencalonan kepala daerah yang mengharuskan keluarga atau kerabat pejabat aktif (incumbent) yang maju dalam pilkada agar ikut mundur dari jabatannya.
Hal ini dikemukakan Janiruddin, dalam sebuah diskusi media di Departemen Hukum dan HAM. Kebijakan pembatalan, lanjut Janiruddin, mayoritas disebabkan karena dinilai mempersulit iklim investasi di daerah. Perda itu terutama berkaitan dengan pajak dan retribusi baru dengan tujuan menambah Pandapatan Asli Daerah (PAD).
Padahal tanpa membuat Perda pun, sebenarnya daerah berhak mendapat bagian sesuai prinsip perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam kurun waktu 2002-April 2008 itu, lanjut Janiruddin total sudah 8000 Perda dibuat kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Di mana 3000 diantaranya dinilai bermasalah. (pra)
JAKARTA- Sejak tahun 2002 sampai April 208 sebanyak 973 Peraturan Daerah telah dibatalkan oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Sebagian besar
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ajak Generasi Muda Peduli Lingkungan, Toyota Eco Youth Kembali Digelar
- Hadiri Halalbihalal PW Prika, Menaker Ida Apresiasi Dedikasi Para Pensiunan Kemnaker
- Di Halmahera Timur, BSKDN Kemendagri Beberkan Strategi Jaga Keberlanjutan Inovasi
- UNHCR Perkuat Kemitraan Filantropi Islam, Pastikan Menjangkau Para Pengungsi
- Punya Asuransi Tidak Pernah Klaim, Apakah Rugi? Aidil Menjawab Begini
- Qatar National Library Mengundang 4 Pimpinan Forum TBM DKI, Tampilkan Kegiatan Literasi
