Minggu, 26 Oktober 2014 | 06:36:05
Home / Pendidikan / Pendidikan / Kada Seenaknya Mutasi Guru dan Kasek

Rabu, 24 November 2010 , 02:02:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA -- Sejumlah bupati/walikota di banyak daerah melakukan mutasi guru dan kepala sekolah (kasek) dengan alasan yang tidak jelas.  Pengurus Badan Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menerima banyak sekali laporan dari guru dan kasek yang dimutasi seenaknya oleh bupati/walikota. Ketua Umum PB PGRI Sulistyo menyebut, kasus mutasi yang tidak jelas alasannya itu terjadi antara lain di Sumut, Jateng, NTT, dan sejumlah daerah di kawasan Sulawesi.

Diminta menyebut nama daerahnya, Sulistyo memberi contoh, di Sumut terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Pematangsiantar. Di Jateng terjadi di Boyolali. Yang paling masif di Maluku, dimana ada 200 orang guru dan kasek dimutasi

Dia tidak mau menyebutkan kasus di kabupaten/kota lainnya, karena laporan yang diterimanya ada yang disertai data lengkap, namun sebaliknya ada juga yang tidak disertai data. Yang data laporannya belum lengkap, Sulistyo tidak berani menyebutkan nama daerahnya.

"Yang pasti pengaduanya ada yang konkrit, ada yang belum lengkap," kata Sulistyo di Jakarta, kemarin (23/11). Dia menduga, para guru dan kasek yang dimutasi ini merupakan korban permainan politik praktis di tingkat daerah. Pasalnya, mutasi dilakukan oleh bupati/walikota yang baru saja terpilih lewat pemilukada 2010.

"Mereka adalah korban politik, yang nuansanya sebagai hukuman tidak mendukung pimpinan daerah pada saat pemilukada berlangsung,” ungkap Sulistiyo. Dikatakan, saat ini pengangkatan pejabat pendidikan di kabupaten/kota banyak yang tidak memperhatikan kompetensi dan juga riwayat karir pegawai.

Yang dia sesalkan, para guru dan kasek yang dimutasi seenaknya itu tidak mendapatkan perlindungan sedikit pun dari pemerintah. “Bahkan tidak ada perlindungan hukum yang sebenarnya sudah merupakan hak seorang tenaga pendidik,” imbuhnya.

PGRI sendiri, diakui Sulistiyo, tidak bisa berbuat banyak, mengingat pihaknya bukanlah pihak yang berwenang untuk membuat suatu kebijakan ataupun menentukan sanksi apapun. “Jadi hingga saat ini belum ada solusi yang jelas untuk menangani masalah ini, meskipun Mendiknas sudah mengeluarkan Permendiknas mengenai kepala sekolah,” ujar Sulistyo.

Dia mendesak diterbitkan aturan, entah itu dalam bentuk peraturan pemerintah atau surat keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) tentang karir guru dan tenaga kependidikan.

"Yang jelas, perlu aturan untuk menghentikan dan menghindari sikap dan perlakuan Bupati/Walikota yang sering sewenang-wenang kepada guru, tenaga kependidikan dan juga pejabat pendidikan lainnya, baik pengangkatan, pemberian sanksi, penghargaan dan sebagainya," ungkapnya.

Agar lebih kuat, lanjut Sulistiyo, perlu dibuat aturan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) mendiknas, mendagri, dan menpan-RB mengenai pengangatan tenaga kependidikan. (sam/cha/jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 10.12.2013,
        17:57
        Abdul Aziz
        Begini Cak Sulistiyo. sebaiknya anda diam saja. wong sudah jelas banyak bupati kurang ajar dan jelas2 nabrak permen.kok anda gak bisa gerak.banci