Sabtu, 23 Agustus 2014 | 04:39:18
Home / Nasional / Humaniora / Dana Remunerasi Tak Harus Dihabiskan

Rabu, 22 Desember 2010 , 20:57:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA -- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) EE Mangindaan mengatakan, remunerasi bukan merupakan kenaikan gaji yang dananya harus direalisasikan semuanya. Remunerasi merupakan pembayaran tunjangan kinerja, sehingga dananya tidak harus dihabiskan semuanya sesuai plafon anggaran yang tertata di APBN.

 “Memang penyerapan anggarannya masih kecil. Tapi tidak boleh dihabiskan semuanya. Remunerasi yang dibayarkan ke kementerian/lembaga sesuai dengan capaian kinerjanya. Kalau capaiannya kecil tentu dana yang diterima juga kecil,” ujar Mangindaan kepada JPNN, Rabu (22/12).

Pernyataan Mangindaan terkait dengan data yang disampaikan Menkeu Agus Martowardojo yang menyebutkan, anggaran remunerasi yang jumlahnya mencapai Rp13,5 triliun diprediksi tidak akan terserap maksimal di 2010. Ini lantaran hanya 6 KL dari 11 usulan K/L yang disetujui DPR untuk menerima dana tunjangan kerja tersebut.

Sementara, berdasarkan grand design dan road map reformasi birokasi 2010-2025, seharusnya tahun ini ada 12 kementerian/lembaga yang menerima remunerasi. Hanya saja yang terealisasi baru sembilan kementerian/lembaga.

Tiga di antaranya yaitu Kementerian Perekonomian, Bappenas, dan BPKP sudah lebih dulu menerima remunerasi. Sedangkan enam lembaga lainnya yaitu Kemenko Polhukam, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, TNI, Polri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum lama ini disetujui DPR RI. Itu berarti masih ada tiga lembaga yang tersisa yaitu Kejaksaan Agung, Lembaga Administrasi Negaran, dan Badan Kepegawaian Negara.

Mengenai status Kejagung yang belum menerima, Mangindaan mengakui bahwa pihaknya belum mensahkan pelaksanaan reformasi birokrasi di korps Adyaksa itu. Alasannya, masih ada persyaratan yang belum diselesaikan Kejagung.

“Memang saya belum teken usulan reformasi birokrasi di Kejagung. Sebab, mereka sendiri masih menyelesaikan grade jabatan di instansinya. Saya lihat Kejagung sendiri masih bingung menyusun level jabatannya,” tutur mantan gubernur Sulut ini. Namun, katanya, 'kebingungan' itu justru menunjukkan kehatan-hatian setiap kementerian/lembaga sangat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. (esy/jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 15.01.2011,
        21:03
        iwa kartiwa
        mudah2an untuk kemenkumham segera terealisasi di tahun 2011
      2. 25.12.2010,
        15:45
        sandra
        kemenkumham jadi atw gk dpt remunerasi tolong info ny...
      3. 24.12.2010,
        00:42
        iwan
        bingung,DPR sdh menyetujui tapi justru yg lain dapet???????
      4. 23.12.2010,
        16:59
        Yuliansyah
        Alhamdulillah, namun alangkah baiknya jika ini adalah sebagai penghargaan bagi PNS yg memang berfungsi sbgi PNS..ini ada yg PNS tp makan gaji buta...tiap hari cuma tnd tangannya doank yg ada di kantor..hendaknya tiap instansi selektif dan bertindak tegas terhadp PNS2 nakal.
      5. 23.12.2010,
        15:53
        Ismet
        Apa gak salah tuh informasinya? Kemenkumham koq jadi yang bakal dibayarkan tunjangannya dalam bagian 6 K/L yg disetujui DPR, sepengetahuan saya apa bukan kemenkokesra, mohon pencerahannya! From mobile
      6. 23.12.2010,
        12:07
        novriadi
        syukurlah jika demikian, krn kebutuhan hidup semakain tinggi, jangankan untuk anak2 kuliah sampai slta aja agak sulit dengan sistim p'gajian sekarang.
      7. 22.12.2010,
        22:30
        mr.moonlight
        hrsnya smua pns sama2, tp ngga fair klo beban kerja dirata2kan jd pinter dongo sama aja, enak yg dongo dong...udah rekrutmentnya nyogok lagi...
      8. 22.12.2010,
        21:47
        H.FIRMAN TANDJUNG
        kebijakan remunerasi pns dapat mengkatkan kinerja dan kesejahteraan pns dan kelnya namun demikian jangan diskriminatif, berikan remunerasi kpd semua pns pusat maupun pns pemda guna mempertahankan keutuhan NKRI TERCINTA. From mobile