Rabu, 01 Oktober 2014 | 15:15:44
Home / Nasional / Hukum / KPK Didesak Jadikan 10 Dewan Seluma Tersangka

Minggu, 25 September 2011 , 01:13:00

BERITA TERKAIT

SELUMA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat desakan dari kuasa hukum 17 anggota dewan Seluma yang "melawan" lembaga superbodi itu. KPK diminta menetapkan sepuluh anggota dewan yang saat ini mendapatkan perlindungan, sebagai tersangka penerima suap atau gratifikasi Perda Multiyears Seluma.

"Ini kan kasus suap, sudah jelas siapa yang memberi dan siapa yang menerima. Yang memberi kan sudah tahu Ali Amra. Sedangkan yang menerima sepuluh dewan itu. Mereka sudah mengembalikannya ke KPK, baik dalam bentuk tunai maupun bentuk lain," kata Muspani selaku kuasa hukum 17 anggota dewan Seluma.

10 dewan yang dimaksud Muspani antara lain Mufran Imron dari Partai Pelopor, yang tak lain sebagai inisiator pengungkapan dugaan gratifikasi di DPRD Seluma dalam meloloskan Perda Multiyears. Saat ini KPK sudah menetapkan Bupati Seluma H Murman Effendi, SH, MH sebagai tersangka pemberi gratifikasi.
 
Sedangkan sembilan anggota dewan Seluma lainnya, Jonaidi (PPRN), H. Midin Amad, SE, MM (PK), Jonaidi SP (PNBKI), Fauzan Izami (PNBKI), Ulil Umidi (Golkar), Zainal Arifin (Golkar), Lasmi Jaya, S.IP (PAN), Sunarsono (PIS) dan Mulyan Lubis Ais, S.Sos (PBB).

"Aneh memang KPK sekarang, mereka (Mufran, Cs) mestinya bukan lagi saksi, tetapi sudah tersangka. Secara hukum sebenarnya kasus ini sudah jelas. Tapi, KPK yang saat ini tidak jelas," tandas Muspani.

Muspani menilai kasus tersebut memang sarat nuansa politis. Menurutnya, ada rekayasa dari orang tertentu. Namun, ia menolak menyebut pihak yang melakukan rekayasa tersebut.

Di bagian lain, tersangka gratifikasi Perda Multiyears, Bupati Seluma H. Murman Effendi, SH, MH pascamangkir dari pemanggilan kedua KPK Rabu (21/9) lalu, keberadaannya hingga kemarin (24/9), masih ditelusuri. KPK pun sepertinya belum mau membeberkan sejauh mana proses pencarian Murman.

"Soal kasus itu (pencarian Murman,red) nanti tunggu saja perkembangannya. Kalau sudah ada perkembangannya, akan diinformasikan," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP.
 
Sejatinya Rabu (14/9) lalu KPK menjadwalkan pemeriksaan perdana terhadap Murman Effendi setelah dia resmi diumumkan sebagai tersangka sejak 11 Juli lalu. Dengan alasan memiliki sejumlah agenda pemerintahan yang tidak bisa ditinggalkan, Murman melalui kuasa hukumnya meminta toleransi KPK untuk menjadwal ulang pemeriksaan.
 
Permintaan itu dipenuhi, sehingga Murman dijadwalkan ulang diperiksa Jumat (16/9). Namun nyatanya dia mangkir dari panggilan penyidik. Alasannya karena Jumat pagi dia menghadiri rapat paripurna di DPRD Seluma dengan agenda penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun 2010.
 
Malam harinya Murman diketahui berangkat ke Jakarta. Hanya saja dia tidak mendatangi gedung KPK. Lantas Rabu (21/9), KPK kembali memanggil Murman untuk kedua kalinya. Namun dia juga tidak datang ke KPK tanpa alasan.(jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 24.06.2013,
        21:58
        Drs Iksannazir SH
        Kasus Murman syarat politik, hingga KPK sebagai penerima penanan langsung bereaksi cepat, tentu dipertanyakan ada apa dengan KPK?????