BBM Naik, Diusulkan Gaji Presiden Dipotong

JAKARTA--Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) masih menuai pro kontra. Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan sejumlah syarat jika pada akhirnya pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM. Syarat itu, antara lain, keputusan tersebut harus dibarengi dengan kesadaran elite negeri ini untuk bersedia gaji mereka dipotong.

"Harus ada kesediaan presiden sampai camat agar mau hak (gaji, Red) mereka dipotong," kata Lukman Hakim Saifuddin di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, (2/3). Jumlahnya, menurut dia, 10 sampai 15 persen dari total gaji yang diterima.

Lukman menyatakan, jika itu diberlakukan secara masif oleh parlemen dari pusat sampai daerah, akumulasi pemotongan gaji tersebut cukup signifikan. Setidaknya, itu untuk meringankan beban APBN yang berat. "Selain itu, ini bentuk empati elite negeri ini terhadap potensi beban rakyat yang akan makin berat pasca kenaikan harga BBM," imbuh wakil ketua umum DPP PPP tersebut.

Selain pemotongan gaji, tambah Lukman, keputusan menaikkan harga BBM harus dibarengi dengan kompensasi. Misalnya, kompensasi lewat pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, yang pada akhirnya akan bisa menaikkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat. "Kompensasi ini harus dirancang secara sistematis dan berlangsung lama," katanya.