BBM Naik, Diusulkan Gaji Presiden Dipotong
Sabtu, 03 Maret 2012 – 11:27 WIB
JAKARTA--Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) masih menuai pro kontra. Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan sejumlah syarat jika pada akhirnya pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM. Syarat itu, antara lain, keputusan tersebut harus dibarengi dengan kesadaran elite negeri ini untuk bersedia gaji mereka dipotong. Selain pemotongan gaji, tambah Lukman, keputusan menaikkan harga BBM harus dibarengi dengan kompensasi. Misalnya, kompensasi lewat pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, yang pada akhirnya akan bisa menaikkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat. "Kompensasi ini harus dirancang secara sistematis dan berlangsung lama," katanya.
"Harus ada kesediaan presiden sampai camat agar mau hak (gaji, Red) mereka dipotong," kata Lukman Hakim Saifuddin di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, (2/3). Jumlahnya, menurut dia, 10 sampai 15 persen dari total gaji yang diterima.
Baca Juga:
Lukman menyatakan, jika itu diberlakukan secara masif oleh parlemen dari pusat sampai daerah, akumulasi pemotongan gaji tersebut cukup signifikan. Setidaknya, itu untuk meringankan beban APBN yang berat. "Selain itu, ini bentuk empati elite negeri ini terhadap potensi beban rakyat yang akan makin berat pasca kenaikan harga BBM," imbuh wakil ketua umum DPP PPP tersebut.
Baca Juga:
JAKARTA--Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) masih menuai pro kontra. Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan
BERITA TERKAIT
- Pupuk Kaltim Mulai Proses Revamping Pabrik Tertua
- Jepang Sedang Siapkan Aturan Baru Bagi Pekerja Asing, Begini Harapan Menteri Ida Fauziyah
- 50 Tahun Berkiprah, ChildFund Targetkan Jangkau 5 Juta Anak Indonesia
- 7 Kapal Perang dan 2 Helikopter Bakal Bersiaga Penuh di Bali
- Ratusan Pejabat Daerah ini Dimutasi
- 7 Orang Meninggal Dunia Akibat Tanah Longsor