Suryadhama Ali Sebut Anggota DPR Terima Jatah Kuota Haji, Ini Orangnya
jpnn.com - JAKARTA – Terdakwa kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji Suryadharma Ali protes lantaran disebut banyak memberikan sisa kuota haji nasional kepada politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurut bekas Menteri Agama itu, banyak politikus partai lain yang juga menikmati jatah sisa tersebut.
“Ini meluruskan saja, memang persidangan ini mengarahkan kepada partai politik yang saya pimpin (PPP),” kata Suryadharma Ali dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/10).
Hal itu disampaikan Suryadharma Ali yang karib dipanggil SDA, menanggapi kesaksian bekas Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Anggito Abimanyu dalam persidangan.
Menurut Anggito, Suryadharma membagi-bagikan sisa kuota haji nasional kepada orang-orang yang dekat dengannya. Dia kemudian menyebut kader PPP adalah yang paling banyak menerima.
Suryadharma pun menyebut nama beberapa anggota DPR penerima jatah sisa kuota nasional yang bukan berasal dari PPP. Di antaranya Ibrahim Sakti Batubara dari PAN dan Syofwatillah Mozaib dari Demokrat.
“Ada permintaan dari Firman Soebagyo (Golkar). Kemudian ada permohonan dari Ade Komaruddin (Golkar), dua orang yang pasti ini bukan orang PPP,” ucap mantan Ketua Umum DPP PPP itu.
Suryadharma pun menyebut bahwa banyak pihak lain di luar anggota Dewan yang ikut menerima kuota. Di antaranya kantor kepresidenan dan wakil presiden, menteri, pimpinan partai politik dan LSM serta pesantren.
Mendengar pembelaan bekas atasannya itu, Anggito tidak ciut. Dia malah meminta Jaksa KPK membacakan siapa saja politikus PPP yang mendapat jatah.
JAKARTA – Terdakwa kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji Suryadharma Ali protes lantaran disebut banyak memberikan sisa kuota haji
- Enam Kapal Perang Disiapkan Untuk Operasi Trisila di Papua & Maluku
- Peringatan Hari Otda Nasional, Wali Kota Denpasar Terima 2 Penghargaan, Selamat!
- Aktivis 98 Sebut Selama Era Jokowi Praktik KKN Dipertontonkan Secara Vulgar
- Usut Kasus Investasi Bodong, KPK Bakal Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih
- Kekurangan Guru Makin Besar, Pengangkatan Honorer Menjadi PNS & PPPK Mendesak Dilakukan
- Sadali Ie Dilantik jadi Pj. Gubernur Maluku, Mendagri Tito Berpesan Begini