185 Daerah Belum Sahkan APBD

Dia mengatakan pemerintah pusat akan meneliti masalah yang dihadapi daerah. Kebanyakan lebih pada pola hubungan legislatif dan eksekutif di daerah. "Ini levelnya di hubunga eksekutif dan legislatif. Prisipnya Ditjen Perimbangan Keuangan mengingatkan," katanya.

Jika APBD belum disahkan, pemerintah pusat akan menahan Dana Alokasi Umum (DAU) non gaji pegawai. Ini akan berimplikasi pada ketiadaan belanja modal yang bisa dicairkan di daerah.

Delapan besar provinsi yang belum mengesahkan APBD adalah Aceh (12 kabupaten/kota), Sumatera Utara (21), Riau (9), Lampung (8), Jawa Barat (15), Jawa Tengah (11), Jawa Timur (8), dan Nusa Tenggara Timur terdapat 12 kabupaten/kota yang belum mengesahkan APBD. (sof)