34 Perusahaan Disegel Selama Penerapan PPKM Darurat, Begini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Tim dari satuan tugas (Satgas) Penegakan Hukum (Gakkum) Polda Metro Jaya telah menindak puluhan perusahaan yang bukan termasuk sektor esensial dan kritikal tetapi beroperasi di tengah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan puluhan perusahaan itu sudah dikenai sanksi penyegelan dan rata-rata pemimpin perusahaannya ditetapkan sebagai tersangka.
"Sampai tadi malam sudah melakukan penyidikan naik sidik sekitar 34 perusahaan kami segel dan sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kombes Yusri di Polda Metro Jaya, Jumat (9/7).
Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 itu menambahkan, sejauh ini juga tengah menyelidiki satu perusahaan.
Mantan Kapolres Tanjung Pinang itu menegaskan, dari puluhan perusahaan yang ditindak tersebut, sebagian besar yang dijadikan tersangka ialah pemimpin perusahaannya.
"Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka rata-rata pimpinan yang bertanggung jawab di perusahaan-perusahaan tersebut," ujar Yusri.
Saat ini, polisi terus melakukan pemantauan perusahaan-perusahaan yang tidak masuk dalam kategori esensial dan kitikal di tengah penerapan PPKM Darurat.
Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang makin mengkhawatirkan.
Puluhan perusahaan yang bukan termasuk sektor esensial dan kritikal beroperasi di tengah penerapan PPKM Darurat disegel.
- Perkenalkan IT Leaders Indonesia ke Tingkat Dunia, GCF Gelar CIO 200 Summit 2025
- Grib Jaya Kalteng Segel Perusahaan di Barito Selatan, Irjen Iwan Kurniawan Bertindak
- Laporan Keuangan Solid, Bukalapak Mulai 2025 dengan Momentum Kuat
- Ini Upaya Bea Cukai Perkuat Kolaborasi dengan Perusahaan Berstatus AEO di 2 Daerah Ini
- KPK Periksa 3 Bos Perusahaan Swasta untuk Kasus Korupsi & Cuci Uang Andhi Pramono
- MVGX dan BDO di Indonesia Luncurkan Solusi Laporan Keberlanjutan Berbasis AI