4 Hal Penting dalam Petisi Tolak IKN Pindah, Poin 2 Jadi Pertanyaan Besar
jpnn.com, JAKARTA - Narasi Institute baru-baru ini melayangkan petisi menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sekarang dengan dukungan puluhan tokoh dan beberapa ahli.
Terdapat beberapa poin dalam petisi 'Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara' dianggap masih menimbulkan pertanyaan besar bagi publik, mulai dari pemilihan lokasi hingga pengesahan UU yang dinilai terburu-buru.
Petisi yang dilayangkan tersebut berjudul Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara, seperti dikutip melalui laman change.org Sabtu (5/2).
Berikut ini poin-poin penting di dalam petisi tolak IKN pindah sekarang:
1. Pemindahan IKN Dinilai tidak Tepat
Menurut petisi tersebut, memindahkan IKN di tengah situasi pandemi Covid-19 sekarang dinilai tidak tepat.
Apalagi kondisi rakyat dalam keadaan sulit secara ekonomi, sehingga tak ada urgensi bagi pemerintah memindahkan IKN.
Terlebih, saat ini pemerintah harus fokus menangani varian baru omicron yang membutuhkan dana besar dari APBN dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pembangunan IKN di saat seperti ini hendaknya dipertimbangkan dengan baik, bahkan saat ini Indonesia masih memiliki utang luar negeri yang besar, defisit APBN besar diatas tiga persen dan pendapatan negara yang turun.
Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) masih menimbulkan pertanyaan besar bagi sebagian besar publik, mulai dari pemilihan lokasi hingga pengesahan UU yang dinilai terburu-buru.
- IKN Terapkan Sistem Transportasi Cerdas dengan Prinsip Keberlanjutan
- Peran Strategis BPKP, Kecepatan dan Ketepatan Mencegah Kebocoran demi Keberhasilan Pembangunan
- Alhamdulillah, Ada Kabar Baik dari Sri Mulyani, tetapi Tetap Waspada
- Menteri Anas Temui Mensesneg, Bahas Kemajuan Skenario Perpindahan ASN ke IKN
- Catatan Ketua MPR: Mencermati Dampak Eskalasi Ketegangan di Timur Tengah
- Sumber Daya Air Bakal Jadi Prioritas Pembangunan IKN