5 Hal Penting dari Senayan: Formasi CPNS 2021, Anggaran Gaji PPPK, Jangan Direcoki Preman

Dia menilai, daerah akan menganggarkan bila ada surat dari pusat. Itu sebabnya MenPAN-RB atau BKN lewat Menteri Dalam Negeri disarankan mengirim surat kepada seluruh kepala daerah agar serius menyelesaikan masalah rekrutmen PPPK.

Mantan bupati Wakatobi dua periode ini menambahlkan, seleksi PPPK 2021 sangat dinanti seluruh honorer.

Sayangnya, masih banyak daerah yang tidak mengalokasikan anggaran PPPK dalam APBD.

"Pemda menggantungkan dananya di pusat. Ini yang harus disikapi MenPAN-RB dan BKN. Harus ada penegasan Pemda wajib mengalokasikan anggaran PPPK untuk mengangkat honorer yang bekerja di wilayah masing-masing," bebernya

5. Seleksi CPNS 2021 dan PPPK nonguru jangan direcoki preman

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta BKN memperketat pengawasan seleksi CPNS 2021 dan PPPK nonguru.

Menurutnya, banyak kepala daerah yang kurang memahami masalah kepegawaian.

"Seleksi CPNS dan PPPK nonguru ini harus diperhatikan BKN karena kepala daerah ini ada yang dari pengusaha dan preman, sehingga kurang memahami roh kepegawaian," ujar Junimart saat memimpin rapat kerja Komisi II DPR dengan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo dan Kepala BKN di Jakarta, Selasa (8/6).