51 Ribu Honorer K2 Menanti NIP PPPK, Nonkategori Ngotot Ingin jadi PNS

51 Ribu Honorer K2 Menanti NIP PPPK, Nonkategori Ngotot Ingin jadi PNS
Pengurus GTKHNK 35+ Kabupaten Sumedang bersama Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang Ilmawan Muhamad. Foto: dok pribadi for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Di saat 51 ribu honorer K2 menanti penerbitan NIP dan SK pengangkatan sebagai PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), ada kelompok honorer nonkategori yang tetap konsisten minta diangkat menjadi PNS.

Ketua Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer nonkategori usia 35 Tahun ke Atas (GTKHNK 35+) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, terus bergerilya untuk mendapatkan dukungan agar diangkat menjadi PNS melalui Surat Keputusan Presiden atau Keppres.

Pengurus GTKHNK35+ daerah itu juga baru saja mendapatkan dukungan dari Ketua DPRD Sumedang Irwansyah Putra dalam pertemuan yang berlangsung 8 September 2020 lalu.

"Kami bersyukur Ketua DPRD Bapak Irwansyah Putra mendukung kami. Terbukti dengan terbitnya surat dukungan dan rekomendasi beliau terhadap GTKHNK35+ yang siap dikirimkan kepada ketua DPR RI agar mendukung perjuangan kami," ucap Deni kepada jpnn.com, Minggu (20/9).

Tenaga Honorer di SDN Cikeruh II itu pun masih berupaya mendapatkan dukungan Bupati Sumedang, dan memasukkan data anggota forumnya ke BKD setempat.

"Semua GTKHNK 35+ berharap agar tidak menjadi honorer seumur hidup. Pemerintah harus memberikan kejelasan status kami dan semoga Presiden RI berkenan menerbitkan Keppres PNS untuk kami," ucap Deni didampingi sekretarisnya Nenih.

Sementara itu, Ketua GTKHNK35+ Jawa Barat Sigid Purwo Nugroho ikut senang dengan dukungan dari DPRD Kabupaten Sumedang.

Saat ini pengurus dan anggota forumnya di 24 kabupaten kota di Jabar juga berjuang mendapatkan dukungan dari kepala daerah, DPRD maupun PGRI setempat.

Sebagian honorer K2 yang lulus seleksi PPPK menanti NIP dan SK, pengurus GTKHNK 35+ terus berjuang agar bisa diangkat menjadi PNS.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News