Ada Banyak Penyimpangan di Kartu Jakarta Pintar

jpnn.com - JAKARTA - Setelah berjalan setahun lebih, program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) ternyata bermasalah. Banyak penyelewengan dan kejanggalan yang ditemukan dalam program yang digagas Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) itu. Misalnya, besaran anggaran bantuan berkurang hingga jumlah penerima tidak sesuai dengan fakta di sekolah.

Berbagai temuan itu diungkap oleh Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) kemarin (17/10). Ketua Umum FMGJ Heru Purnomo mengatakan, program KJP akan memasuki putaran atau tahun kedua pada November nanti. Karena itu, pihaknya melakukan kajian dan mengidentifikasi berbagai masalah seputar KJP.

"Program yang kita rangkum semuanya disertai dengan bukti. Semua pengaduan telah diserahkan kepada Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama pekan lalu," terang dia, Kamis(17/10).

FMGJ menemukan kejanggalan pada hak-hak siswa penerima KJP. Misalnya, yang terjadi di SMPN 106, Jakarta Timur. Sebanyak 17 siswa dari jumlah total 27 penerima KJP ternyata hanya menerima Rp 180 ribu setiap bulan. Padahal, besar dana bantuan yang diberikan kepada siswa SMP seharusnya Rp 210 ribu per bulan. Ada juga sepuluh siswa lain yang telah memiliki KJP dan rekening di Bank DKI, tetapi belum menerima dana bantuan tersebut.

Persoalan juga terjadi di SMPN 26, Jakarta Pusat (Jakpus). Di sekolah itu, empat siswa kelas VII menerima dana bantuan KJP untuk siswa SD, yakni Rp 180 ribu per bulan. Kesalahan itu sebetulnya telah dilaporkan ke dinas pendidikan (Dispendik).

Padahal, Dispendik DKI seharusnya memberikan username dan password kepada pihak sekolah supaya bisa mengubah dan mendata ulang siswa penerima KJP. Nyatanya, hampir setiap sekolah di DKI tidak menerima password dan username itu.

Hal serupa juga terjadi di SMPN 87, Jakarta Selatan. Sebanyak 26 siswa yang telah memiliki rekening dan mendapat KJP belum menerima dana bantuan pendidikan itu selama April-Juni lalu. Lalu, sebuah SMA swasta di kawasan Senen yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku bahwa beberapa siswanya masih menerima KJP Rp 240 ribu per orang perbulan meski mereka telah lulus. "Sekolah tersebut juga menahan ATM dan buku bank karena banyak siswa yang menunggak bayaran sekolah," tambah dia.

Secara terpisah, Kepala Dispendik DKI Taufik Yudi Mulyanto bersikukuh bahwa pihaknya telah memberikan username dan password kesekolah yang siswanya menerima KJP. "Yang belum terima itu hanya sekolah yang belum punya izin operasional," kilahnya. Meski begitu, dia berjanji akan mengecek. (ra/oni/dwi)