Ahli Merasa KPK Tak Layak Memproses Hukum Mardani Maming
Jumat, 22 Juli 2022 – 01:00 WIB

Sebanyak tiga saksi ahli yang dihadirkan kubu Mardani H. Maming menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang memproses hukum eks Bupati Tanah Bumbu itu. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo
Menurut hukum yang berlaku, penetapan tersangka dilakukan di akhir, setelah menjalani proses penyelidikan dan penyidikan.
"Pernyataan Doktor Flora, proses dimulainya penyidikan tidak boleh menetapkan tersangka, itu ada cacat dan bisa membuat penetapan tersangka tidak sah," jelas Denny.
Saksi ahli ketiga yang dihadirkan, memaparkan proses utang piutang antarperusahaan dengan adanya perjanjian yang dibuat, maka itu masuk ke dalam perdata.
"Terakhir tadi ada Teddy Anggoro, mengungkapkan ini adalah murni transaksi bisnis, utang-piutang yang dimiliki perusahaan diakui piutang yang sah dan pembuktian hukumnya sempurna masuk dalam ranah perdata," jelas Denny. (tan/jpnn)
Kubu Mardani H. Maming menjelaskan alasan mengapa penetapan tersangka yang dilakukan KPK tidak sah secara hukum.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
BERITA TERKAIT
- Usut Kasus Dugaan Korupsi di Dinas PU Mempawah, KPK Sudah Tetapkan 3 Tersangka
- Ray Rangkuti Kritik Kinerja KPK, Kasus Hasto Dikejar, Tetapi Bobby Diundang Koordinasi
- KPK Periksa 3 Saksi Lagi untuk Kasus Cuci Uang Andhi Pramono
- Usut Korupsi Tol Trans-Sumatera, KPK Periksa Petinggi PT Indonesia Infrastructure Finance
- KPK Periksa 2 Anggota DPR Terkait Dugaan Tipikor Dana CSR Bank Indonesia
- Tim Hukum Hasto Bawa Bukti Dugaan Pelanggaran Penyidik KPK ke Dewas