Akhirnya KPK Datangi KPU

Apa target KPK mendalami proses pengadaan di KPU? Mantan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu mengungkapkan bakal melihat dulu sejumlah keluhan masyarakat terkait pengadaan ICR tersebut. "Prinsipnya, ini pencegahan dulu. Kalau ada indikasi korupsi, kami serahkan ke penindakan. Jadi, kami masih belum tahu," jelasnya.

Di samping mengkaji proses pengadaan ICR yang menjadi biang kelambanan penghitungan suara, KPK juga mengincar pengadaan logistik pemilu. Ini perlu dilakukan karena proyek tersebut juga melibatkan banyak dana. KPK juga mendapat sejumlah masukan dari sejumlah LSM soal indikasi penyelewengan dalam pengadaan logistik di sejumlah daerah, yakni DKI Jakarta, Jatim, Jabar, Sumut, dan Sumbar.

Sejumlah LSM melaporkan, dari Rp 817,9 miliar dana logistik dan sosialisasi, KPU telah merugikan negara hingga Rp 284, 28 miliar. Jumlah itu, menurut mereka, berasal dari lima item dugaan penyimpangan. Yakni, pengadaan surat suara, kotak suara, TI, pemutakhiran DPT pileg, dan sosialisasi. Komisi mengibaratkan pengkajian proyek teknologi informasi tersebut ibarat pintu masuk ke dugaan penyelewengan yang lain. (git/iro)