Ali Baham: Gunakan Anggaran dengan Baik Supaya tak Terseret Urusan Hukum
jpnn.com - MANOKWARI - Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere mengingatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat berhati-hati dalam mengelola anggaran.
Ali mengingatkan para pejabat pengelola anggaran pada setiap OPD untuk tidak terkontaminasi dengan dinamika politik praktis yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan anggaran.
"Kerjakan sesuai batas kewenangan, tidak boleh laksanakan kegiatan yang anggarannya tidak tercantum dalam DPA (dokumen pelaksanaan anggaran)," kata Ali Baham di Manokwari, Minggu (28/1).
Menurut dia, pengelolaan anggaran pada setiap OPD, wajib memperhatikan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat.
Hal tersebut bermaksud agar penggunaan anggaran untuk program pembangunan demi mencapai kesejahteraan masyarakat dapat terselenggara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Evaluasi tahun sebelumnya itu diperhatikan karena evaluasi tersebut berdasarkan temuan-temuan. Nanti dilihat, apakah temuan itu karena kesalahan personal atau lainnya," ucap Ali Baham.
Dia mengatakan pemanfaatan anggaran dalam DPA wajib mengikuti rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang telah disusun oleh masing-masing OPD pada lingkup pemerintah provinsi.
"Gunakan anggaran dengan baik supaya tidak terseret dengan urusan hukum. Jangan sekali-kali ikut dalam kegiatan politik praktis," kata Ali Baham.
Pj Gubernur Papua Ali Baham mengingatkan para pimpinan OPD menggunakan anggaran dengan baik agar tak terseret urusan atau permasalahan hukum.
- Pemprov PBD Mengalokasikan Rp 10 Miliar untuk Kampus Unsar
- Senator Filep Dorong Stakeholder Awasi Realisasi Proyek Pembangunan di Papua Barat
- Sorbatua Siallagan dapat Penangguhan Penahanan Atas Bantuan Bane Raja Manalu
- Tingkatkan Kualitas Guru, Disdik Sorsel Menyiapkan Anggaran Rp 300 Juta
- Anggaran Pupuk Subsidi Ditambah Rp 28 T, Uni Irma Apresiasi Perjuangan Mentan Amran
- KPK Geledah Kantor PT Hutama Karya, Sejumlah Bukti Kasus Korupsi Diamankan