Anah Buah Prabowo Tuding Ahok yang Kirim RAPBD Siluman

"Itu indikasi korupsi, yang dikatakan BPK salah satu kerugian negara Rp1,4 miliar itu di Kampung Deret. Dia (SKPD) bilang enggak berani jalankan program ini. Berarti minta dicoret," jelasnya.

Ada lagi anggaran beli pohon Rp750 juta per batang. Itu judulnya Pembangunan RTH di Waduk Riario. Intinya, kata Sanusi, semua itu diusulkan ke DPRD dalam bentuk gelondongan, yang membuat rincian detail itu bukan legislatif. Sehingga munculah namanya e-budgeting, e-katalog yang menurutnya juga bermasalah karena hanya memuat belanja tanpa komponen lain seperti pendapatan.

"Siapa yang buat harga satuan dalam e-katalog, itu termasuk LKPP loh yang bua. Semua eksekutif yang buat, dewan tidak terlibat. Ketika lelang kita masuk (mempertanyakan), kita dibilang mau intervensi, itu mendowngrade kedewanan," tandas anak buah Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto itu.(fat/jpnn)