Anggaran Pilkada Bengkulu Dipangkas? Ini Komentar Mas Tjahjo

jpnn.com - ‎JAKARTA - ‎Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan KPUD dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bengkulu, membahas rencana pemangkasan anggaran pilkada 2015.

"Hari Rabu (23/9) kemarin sudah ada pertemuan tim Kemdagri dengan KPU dan Bawaslu Provinsi Bengkulu. Hasilnya soal pemotongan (anggaran,red) belum difinitif," ujar Tjahjo, Jumat (25/9).

Tjahjo mengatakan demikian, karena pemotongan anggaran pilkada baru sebatas wacana. Belum ‎tertuang dalam dokumen rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bengkulu Tahun 2015.
‎
"Prinsipnya, Kemendagri akan kawal terus terkait pendanaan Pilkada," ujar Tjahjo.

Menurut mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan ini, kalaupun nantinya Pemda dan DPRD Bengkulu memutuskan menyetujui pemangkasan anggaran pilkada dalam rancangan P-APBD 2015, penentuan tetap ada di tangan Kemdagri. Karena sebelum disetujui, P-APBD akan dievalusi terlebih dahulu di Kemdagri.

"Kan ‎nanti evaluasinya juga ke Kemendagri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (Ditjen Keuda)," ujar Tjahjo.

Sebelumnya diperoleh informasi, anggaran pilkada Bengkulu yang disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Rp 67 miliar, direncanakan dipangkas Rp 27 miliar. Sehingga anggaran pilkada Bengkulu hanya Rp 40 miliar.

Rencana tersebut cukup mengkhawatirkan, karena disebut dengan uang itu hanya dapat membiayai tahapan pilkada sampai bulan Oktober. Belum termasuk ‎logistik untuk pemungutan suara. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan karena usulan sudah diketuk palu oleh DPRD setempat.(gir/jpnn)