Anggaran PPPK, Pemerintah Pusat dan Pemda Beda Versi, Guru Honorer Tagih Janji Nadiem

Selain itu, ujar dia, pemda yang mengeklaim sudah menyiapkan anggaran malah bilang menunggu petunjuk pemerintah pusat.

Sisi lain, pemerintah pusat menyatakan sudah mengeluarkan petunjuk teknis (juknis).

"Yang benar yang mana? Kami kompak bingung ini, entah apa sebenarnya yang terjadi," ujarnya.

Nurul meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim agar duduk bersama dengan instansi terkait di pemerintah pusat, serta  pemda untuk mencarikan solusi terbaik bagi guru honorer.

Dia juga meminta jangan membebani guru honorer dengan masalah yang sebenarnya bisa selesai kalau anggarannya benar-benar ada.

Dia mengungkapkan beban guru honorer di masa pandemi makin besar. 

Di satu sisi, guru honorer dituntut memberikan pembelajaran kepada siswa. 

Di sisi lain, mereka harus memikirkan peningkatan statusnya menjadi ASN PPPK.