Angkutan TKI Bukan Urusan Kemenakertrans

“Misalnya, Imigrasi bertugas mengurus paspor dan dokumen. Begitu keluar dari Imigrasi dan keluar dari terminal, itu sudah kewenangan Angkasa Pura II. Ketika TKI butuh angkutan, itu sudah kewenangan Kemenhub. Lalu, ketika TKI sudah naik angkutan menuju daerah asal, tentu itu sudah kewenangan Polri. Jadi semuanya sudah dibagi-bagi sesuai tugas dan fungsinya,” paparnya.

Oleh karena itu, terang Reyna, pemerintah sudah menyusun Standard Operating Procedure (SOP) yang bertujuan untuk memperjelas tugas dan fungsi masing-masing kementerian dan lembaga terkait. “SOP ini menjelaskan dan menjabarkan semua alurnya. Mulai dari TKI turun pesawat hingga sampai ke daerah asal,” tuturnya.

Reyna mengimbau kepada seluruh pihak khususnya pihak perusahaan angkutan TKI tidak perlu resah. Jika ada yang tidak sesuai, Reyna menyarankan untuk melapor kepada pihak Kemenhub di bandara.

“Tidak perlu resah. Kalau ada yang tak sesuai, kan tinggal dilaporkan saja kepada yang berwenang. Kami pastinya ingin semua pihak diperlakukan sama, termasuk Damri. Saya rasa, Damri juga tidak sanggup untuk melayani semua TKI karena armadanya terbatas. Maka itu, silahkan dikomunikasikan dengan Ditjen Perhubungan Darat di Bandara Soetta," imbuhnya. (cha/jpnn)