Ansy Lema DPR Desak Pengadilan Segera Eksekusi Putusan Inkrah Sektor Kehutanan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PDI Perjuangan Yohanis Fransiskus Lema mendesak pengadilan untuk segera mengeksekusi putusan berkekuatan hukum tetap (putusan Inkrah) yang telah dimenangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap berbagai kasus kerusakan hutan dan lingkungan hidup.

Salah satunya adalah kasus kebakaran hutan dan lahan.

“Hingga saat ini total gugatan yang dimenangkan KLHK melawan korporasi perusak hutan sebesar Rp 19,5 triliun. Pengadilan negeri harus segera mengeksekusi berbagai putusan tersebut agar para perusak hutan membayar ganti rugi,” tegas politikus asal NTT yang akrab disapa Ansy Lema di Jakarta, Minggu (3/7/2022). 

Berani dan Tegas

Ansy menjelaskan para korporasi tersebut telah terbukti bersalah melalui putusan ikrah Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, pengadilan harus berani dan tegas mengeksekusi berbagai putusan berkuatan hukum tetap tersebut.

Menurut Ansy, korporasi yang terbukti salah harus segera melakukan pembayaran ganti rugi atas berbagai kerugian ekologis yang telah dilakukannya.

“Jangan sampai dikesankan negara tunduk, takluk, kalah berhadapan dengan korporasi perusak hutan yang secara hukum telah dinyatakan bersalah. Puncak dari gugatan bukan kemenangan KLHK yang dinyatakan melalui penetapan putusan ikrah, tetapi eksekusi atas berbagai putusan-putusan tersebut,” tegas Ansy.