Apa Penilaian dan Rekomendasi DPRD DKI Terkait LKPJ Ahok?

jpnn.com - JAKARTA - DPRD DKI Jakarta akan melakukan Rapat Paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2014, Kamis (23/4). Rencananya, rapat itu akan berlangsung pukul 14.00 WIB.
“Insya Allah jam 14.00 WIB," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/4).
Sementara, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Prabowo Soenirman mengatakan, DPRD DKI akan memberikan penilaian dan rekomendasi terkait LKPJ yang disampaikan Ahok. Prabowo menyatakan, ada 11 penilaian dan lima rekomendasi yang diberikan kepada mantan Bupati Belitung Timur itu.
Prabowo tidak menyebutkan secara rinci 11 penilaian tersebut. Namun, salah satu penilaiannya terkait target APBD DKI. Dia mengungkapkan, penilaian itu menjadi indikator Ahok mendapatkan rapor merah berkaitan dengan LKPJ yang dilaporkan kepada anggota dewan dalam Rapat Paripurna 6 April 2015 lalu.
"Wah panjang. Salah satunya soal pencapaian target APBD yang tidak tercapai," ucap Prabowo.
Sedangkan, rekomendasi yang diberikan DPRD DKI adalah agar gubernur dan aparatnya bekerja keras dan tidak banyak wacana. Prabowo mengatakan, tidak ada pemberian sanksi apabila Ahok tidak menjalankan rekomendasi itu.
"Sanksi tidak ada, tapi secara politis terlihat tidak bekerja saja," tandas Prabowo. (gil/jpnn)
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta akan melakukan Rapat Paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Masukan Buat Prabowo dari Innovation Summit Southeast Asia 2025
- B2W Capai 80 Persen Target Kuartal I 2025, Siapkan Revitalisasi 15 Korwil se-Indonesia
- Hasan Nasbi Mengaku Hubungannya dengan Presiden Prabowo, Mensesneg, dan Teddy Sangat Baik
- Usulan Kubu Tom Lembong, Hadirkan Moeldoko dan Eks Mendag di Persidangan!
- HNW Dukung Rencana Prabowo Ingin Biaya Haji Indonesia Lebih Murah Dari Malaysia
- KSST Klaim KPK Naikkan Status Hukum Dugaan Korupsi Lelang Saham PT GBU