Arah Kebijakan BBM Tidak Jelas
jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira menilai kebijakan pemerintah perihal bahan bakar minyak (BBM) tidak jelas.
Menurut dia, ketidakjelasan pemerintah dalam mengomunikasikan kebijakan harga BBM bisa berpengaruh buruk ke pasar.
Pelaku pasar dapat melihat pemerintah tidak memiliki koordinasi dan arah kebijakan yang jelas.
Padahal, di tengah ketidakpastian ekonomi global, pasar perlu melihat bahwa pemerintah punya mekanisme yang konsisten.
”Apalagi ini terjadi di tengah perhelatan pertemuan tahunan IMF-World Bank Group. Banyak ekonom, pelaku pasar, investor, dan media-media dari luar negeri. Ini sangat tidak pas,” kata Bhima, Rabu (10/10).
Menurut dia, pemerintah saat ini menghadapi tiga tekanan. Yaitu, harga minyak dunia yang terus naik hingga mencapai USD 80 per barel, rupiah yang melemah akibat defisit neraca migas, dan keuangan PT Pertamina yang merugi.
Jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM, konsekuensinya adalah neraca migas akan mengalami defisit yang melebar.
Pada Januari–Agustus 2018, defisit neraca migas mencapai USD 8,3 miliar.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira menilai kebijakan pemerintah perihal bahan bakar minyak (BBM) tidak jelas.
- SPBU Mini Tiba-Tiba Meledak, 3 Rumah Warga Ludes Terbakar
- Catatan Ketua MPR: Mencermati Dampak Eskalasi Ketegangan di Timur Tengah
- Satgas RAFI 2024 Resmi Ditutup, Pertamina Apresiasi Sinergi dari Semua Pihak
- Pertamina Menyalurkan Bantuan untuk Korban Terdampak Erupsi Gunung Ruang
- Motorist Pertamina Gercep Kirim BBM ke Kendaraan yang Kehabisan Bensin di Tol, Lihat Tuh
- Perang Iran-Israel, Bagaimana Nasib Harga BBM Subsidi?