AS Ingin Belajar Penanggulangan Terorisme dari Indonesia

Mantan Kapolda Jawa Barat itu menambahkan, program kontraradikalisasi yang dilakukan BNPT yakni dengan menggandeng unsur masyarakat.
Misalnya, pemuda, netizen, dan juga mantan aktivis teroris untuk melakukan counter narative. Program itu telah menjadi unggulan nasional.
“Dan ini juga berjalan efektif,” kata mantan Kadiv Humas Polri tersebut.
Dia menambahkan, BNPT yang terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden No.46 tahun 2010 memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan, strategi, dan program penanggulangan terorisme.
“Dan ini diperkuat dengan Instruksi Presiden untuk berkolaborasi dan bersinergitas dengan melibatkan sebanyak 32 lementerian/Lembaga dalam program penanggulangan terorisme. Selain itu, BNPT juga memiliki tugas operasional melalui pemberdayaan satgas (satuan tugas),” ujar mantan Wakapolda Metro Jaya itu.
Menurut Suhardi, Bossert tertarik dengan program deradikalisasi yang sudah dijalankan oleh Indonesia.
Keinginan Administrasi Donald Trump untuk membuat Strategi Penanggulangan Terorisme AS yang baru akan memperhatikan 4 elemen utama dalam program deradikalisasi di Indonesia yakni melalui identifikasi, rehabilitasi, re-edukasi, dan re-integrasi.
Khusus untuk peningkatan kerja sama antar kedua negara dalam penanggulangan terorisme, Suhardi menilai perlu adanya payung hukum.
Indonesia dan Amerika terus berupaya bersama-sama dalam upaya penanganan masalah terorisme.
- Dunia Hari Ini: Amerika Serikat Sepakat untuk Membangun Kembali Ukraina
- Respons Kritik AS soal QRIS, Waka MPR Eddy Soeparno: Terbukti Membantu Pelaku UMKM
- 'Indonesia First’ demi RI yang Berdikari di Tengah Gejolak Dunia
- Inilah Dampak Perang Dagang Tarif Resiprokal AS vs China Bagi Indonesia
- BNPT Sebut FKPT Jadi Garda Depan Pencegahan Terorisme di Daerah
- Bea Cukai Dukung Ekspor Perdana 273 Kg Teripang Susu Putih Asal Minahasa Utara ke AS