ASN yang Membeli Produk UMKM Depok Diminta Melapor Kepada Mohammad Idris
jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya berbelanja produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Hal itu tertuang di dalam Surat Edaran nomor 510/378-DKUM tentang Belanja Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Depok.
"Kami mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Depok agar berbelanja produk UMKM," kata Mohammad Idris dalam SE tersebut, di Depok, Jawa Barat, Jumat.
Idris mengatakan agar seluruh perangkat daerah, camat, dan lurah se-Kota Depok, dapat mengajak para ASN dalam rangka dukungan nyata untuk UMKM dan warga selama pandemi COVID-19.
"Kepada perangkat daerah, camat, dan lurah se-Kota Depok diminta untuk mengajak ASN di unit kerjanya masing-masing menyisihkan penghasilannya dengan berbelanja produk UMKM Kota Depok," kata Idris.
Dia menyebut produk UMKM itu bisa diperoleh dari UMKM Binaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), komunitas UMKM kecamatan, dan koperasi di Depok.
Produk UMKM Depok yang dibeli tersebut selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat atau aparatur yang sedang isolasi mandiri (isoman).
Selain itu Idris juga meminta para ASN yang telah membeli produk UMKM Kota Depok untuk mengunggah di media sosial pribadi dengan hastag #ASNDepokPeduli dan #BeliProdukUMKMDepok, serta melaporkan kegiatan kepada Wali Kota. (antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Idris mengatakan agar seluruh perangkat daerah, camat, dan lurah bisa mengajak para ASN berbelanja produk UMKM Kota Depok.
Redaktur & Reporter : Adek
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK, Ada Info Penting dari BKN, Honorer Serius Diangkat?
- Lestari Moerdijat Harap Pengembangan Sektor UMKM Harus Sinergi dengan Potensi Desa
- 5 Berita Terpopuler: ASN yang Pindah ke IKN Bakal dapat 1 Apartemen, 92 Ribu NIK Warga Jakarta Bakal Nonaktif
- Bea Cukai Dorong Ekspor UMKM Lewat Kolaborasi dengan Pemda
- Lebaran 2024 Usai, ASN Terima THR Lagi, tetapi Tidak Semuanya
- UU Cipta Kerja Wujudkan Ekonomi Indonesia Lebih Inklusif