Australia Larang Donasi Politik dari Luar Negeri

Australia Larang Donasi Politik dari Luar Negeri
Australia Larang Donasi Politik dari Luar Negeri

Mantan Menteri Andrew Robb

Senator Brandis mengatakan di bawah UU baru tersebut, mantan Menteri Perdagangan Andrew Robb harus melakukan registrasi di bawah skema transparansi.

Robb menerima pekerjaan paruh waktu dengan penghasilan $ 880.000 sebagai "konsultan ekonomi" perusahaan China yang mengoperasikan Pelabuhan Darwin. Itu dia lakukan hanya dua tahun setelah mencapai kesepakatan perdagangan bebas dengan Beijing.

"Seseorang yang telah menjadi menteri kabinet dalam tiga tahun sebelumnya harus mendaftar jika dia bertindak atas nama pemerintah asing, perusahaan publik asing, bisnis asing atau organisasi politik asing," kata Senator Brandis.

Menteri Keuangan Mathias Cormann menambahkan kelompok aktivis GetUp! juga perlu mematuhi skema transparansi dan persyaratan pelaporan yang berlaku bagi partai politik.

"Jika GetUp! berubah fokus, jika mereka menghentikan keterlibatan dalam kampanye politik di masa depan dan menjadi badan amal hanya terlibat dalam kegiatan non-politik, maka mereka akan bebas menerima dan menggunakan sumbangan dari luar negeri," kata Senator Cormann.

Juru bicara GetUp! kepada ABC menjelaskan 0,5 persen donasi yang mereka terima berasal dari luar negeri didirikan.

Dia mengatakan 97 persen dari donasi tahun lalu berada di bawah $ 100 dan bersumber dari 57.149 individu.

Diajukan minggu ini

Senator Cormann mengatakan Pemerintah akan mengajukan RUU larangan donasi luar negeri ke Senat akhir pekan ini. Dia menambahkan bahwa hanya bisnis dan organisasi Australia yang harus dapat mempengaruhi pemilu Australia melalui donasi politik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News