Awas! Satgas Pilkada KPK Incar Penyelenggara Negara
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membentuk satuan tugas (satgas) yang memantau penyelenggara negara jelang Pilkada Serentak 2018. Namun, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut peran satgas pilkada bentukan lembaga antirasuah itu sangat terbatas.
"KPK juga buat satgas, tapi kami menyadari peran kami sangat terbatas," kata Agus saat rapat konsultasi pimpinan DPR dengan KPK, pemerrintah, KPU, Bawaslu, Kejaksaan Agung, Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/1).
Agus menjelaskan, KPK hanya bisa melakukan tindakan kepada penyelenggara negara. Selain itu, KPK bergerak jika ada unsur kerugian negara.
Lebih lanjut Agus menuturkan, pimpinan KPK juga sudah berbicara dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Menurutnya, Jenderal Tito juga menyampaikan keprihatinannya mengenai sistem pemilu yang boros sehingga bisa menyebabkan money politics.
Polri pun meminta agar ada penegakan hukum supaya memberikan efek jera. "Mudah-mudahan ke depan seperti saran Kapolri, sistem penyelenggaran pemilu yang boros dan menyebabkan politik uang bisa dikaji lagi," ujar Agus.(boyjpnn)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membentuk satuan tugas (satgas) yang memantau penyelenggara negara jelang Pilkada Serentak 2018.
Redaktur & Reporter : Boy
- Eks Penyidik KPK Minta Nurul Ghufron Mundur karena Terlibat dalam Mutasi ASN Kementan
- Lewat Monitoring KPK, Pj Gubenur Sumsel Soroti Pencegahan Korupsi
- Ingin Miskinkan Rafael Alun, KPK Serahkan Memori Kasasi ke Pengadilan
- Usut Kasus Korupsi Pembangunan Gedung Pemerintahan, KPK Periksa eks GM Brantas Abipraya
- Info dari Jaksa KPK, Istri dan Anak SYL Siap-Siap Saja
- 5 Berita Terpopuler: Pemerintah Buka Data yang Bikin Kaget, Semoga Sisa Honorer Diangkat ASN