Aziz Syamsuddin Dorong Penyelesain 137 Konflik Agraria
Aziz menambahkan, tim yang bersifat ad-hoc dan diketuai KSP Moeldoko, dengan wakil ketua adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan harapannya melibatkan organisasi masyarakat sipil (CSO) sebagai mitra.
“Tidak hanya kasus di Bali dan Kalimantan, tapi semua kasus agraria di daerah diharapkan melibatkan pegiat, organisasi masyarakat setempat yang konsen pada bidang agraria. Seperti Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Serikat Petani Indonesia (SPI), mapun konsorsium lainnya," jelasnya.
Terakhir, Aziz Syamsuddin berharap persoalan reforma agraria menyangkut ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria, alih fungsi lahan, penurunan kualitas lingkungan hidup, kemiskinan dan pengangguran, hingga kesenjangan sosial secara berlahan tuntas sejalan dengan target yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
‘Dari 1.041 laporan kasus konflik agraria. DPR berharap tim mampu memetakan persoalan agraria dan menentukan persoalan-persoalan yang menjadi prioritas serta menetapkan target-target penyelesaiannya. Ini memang bukan hal mudah. Tetapi, kami terus memberikan suport terhadap upaya yang dilakukan," jelas Aziz Syamsuddin.(jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Aziz Syamsuddin merespons sikap pemerintah terkait langkah kerja Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria Tahun 2021.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Guru Paling Banyak Terjerat Pinjol, DPR: Indikator Rentannya Kualitas Pendidikan di Indonesia
- Saleh Apresiasi Kebijakan Mendag Zulhas soal Barang Kiriman PMI
- Iran Serang Pangkalan Militer Israel, Indonesia Diharapkan Berperan Menyerukan Perdamaian
- Habiburokhman Gerindra: Alhamdulillah, Hak Angket Tidak Jadi
- Soal Gudang Amunisi Meledak, Pimpinan Komisi I Minta TNI AD Melakukan Ini
- Inilah 7 Garis Besar Materi UU DKJ atau Daerah Khusus Jakarta