Babak Baru Kasus Korupsi Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan surat dakwaan Bupati nonaktif Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya Nur, Selasa(12/1).
Dengan begitu, Andi Merya Nur yang juga politikus Partai Gerindra itu akan segera disidang dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kolaka Timur.
"Tim jaksa melimpahkan berkas perkara terdakwa Andi Merya Nur ke Pengadilan Tipikor pada PN Kendari," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (11/1).
Fikri menerangkan bahwa penahanan Bupati Kolaka Timur itu sudah menjadi kewenangan pengadilan.
Meskipun begitu, yang bersangkutan masih mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK dengan status titipan.
Mengenai jadwal sidang, KPK masih menunggu keputusan Majelis Hakim. Sidang perdana dijadwalkan dengan pembacaan dakwaan.
Dalam kasus suap itu, KPK menyiapkan dua dakwaan untuk Andi Merya Nur.
Pertama, dia disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Kasus dugaan korupsi Bupati Kolaka Tmur Andi Merya Nur memasuki babak baru. Begini penjelasan Plt Jubir KPK Ali Fikri.
- MAKI Dorong KPK Usut Dugaan Korupsi Kredit Macet di BPD Kaltim-Kaltara
- KPK Periksa Project Manager PT Mega Alam Terkait Dugaan Korupsi Fasilitas Kredit di LPEI
- KPK Periksa Direktur PT Waruwu Yulia Lauruc Terkait Kasus Pengadaan Karet di Kementan
- GPFE 2025 Fasilitasi Kolaborasi Pemerintah dan Penyedia Produk Ber-TKDN
- Pemerintah Sahkan UU Perampasan Aset, KPK Siap Tindak Tegas Koruptor
- KPK Ingatkan Guru & Dosen: Gratifikasi Bukan Rezeki