Bailout Century Langgar Sejumlah UU

Ganjar menyampaikan, bentuk pertanggungjawaban pejabat yang terbukti terlibat bisa bertingkat. Mulai pidana umum, pidana perbankan, sampai kejahatan korupsi dan pelanggaran kebijakan. Untuk memastikan itu dari aspek hukum, pansus akan meminta KPK memeriksa.

"Jadi, soal pertanggungjawaban sangat klir. Menyangkut Pak Boediono, sekarang beliau Wapres. Pertanggungjawabannya melekat. Kalau pansus bisa membuktikan itu (pidana), ya impeach. Kalau tidak (terbukti pidana, Red), ya tidak (di-impeach)," ujarnya. "Beberapa menteri katakanlah bersalah, ya kita rekomendasikan untuk dicopot," imbuh Ganjar.

Wakil Ketua Pansus Angket Yahya Sacawirya mengatakan, pansus akan mengintensifkan waktu yang tersisa tiga minggu ke depan. Minggu pertama, pansus mengagendakan untuk mengevaluasi dan menyelesaikan data atau dokumen, pemutaran rekaman, dan konsultasi dengan KPK. "KPK waktu itu minta kopi rekaman dari awal sampai akhir," katanya. Selain itu, pansus mulai menyiapkan laporan dan pandangan fraksi. "Sekarang tiap-tiap fraksi tengah menyiapkan pendapat fraksi. Itu memerlukan waktu yang cukup panjang," jelasnya.

Selanjutnya, dalam minggu kedua, pansus akan mengadakan rapat konsultasi dengan BPK dan PPATK. "Kami kan meminta BPK menginvestigasi lanjutan terhadap aliran dana," ujarnya. Setelah menerima laporan investigasi lanjutan dari BPK, pansus akan membentuk tim untuk turun ke sejumlah daerah. "Masuk minggu berikutnya, fokus ke rapat intern untuk penyusunan laporan pansus," kata Yahya. (pri)