Bamsoet Ingin Singapura Jaring Turis Mancanegara untuk Berwisata di Indonesia
Sekaligus mengantisipasi agar ekonomi digital tidak dimanfaatkan berbagai pihak untuk melaksanakan fraud and scam, maupun sebagai sarana money laundry, baik terhadap kasus korupsi, narkoba, maupun terorisme.
Sepanjang 2021, akumulasi nilai transaksi aset kripto di Indonesia terus tumbuh dengan angka kapitalisasi yang fantastis mencapai hampir Rp 900 triliun. Kemampuan pasar aset kripto dalam menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan kemampuan pasar modal konvensional yang jumlahnya Rp 363,3 triliun.
‘’Dengan dukungan Singapura, Indonesia berpotensi menjadi Hub Kripto di wilayah Asia Tenggara bahkan Asia," kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, dalam kunjungannya ini, Duta Besar Singapura untuk Indonesia H.E. Mr. Kwok Fook Seng juga menjelaskan kunci sukses pembangunan di Singapura yang terus-menerus melaju pesat.
Salah satunya karena Singapura memiliki perencanaan jangka panjang dengan siklus 5 tahun, 10 tahun, hingga 15 tahun.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga memberikan apresiasi kepada Duta Besar Singapura untuk Indonesia H.E. Mr. Kwok Fook Seng atas dukungan pemerintah Singapura terhadap kepemimpinan Indonesia dalam G20.
Keduanya juga sepakat untuk terus meningkatkan hubungan baik antara Indonesia dan Singapura yang telah berlangsung sejak tahun 1967.
Kedua negara memiliki kondisi geografis yang saling berdekatan sekaligus memiliki geopolitik yang saling berkaitan.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Singapura menjaring turis mancanegara untuk berwisata di Indonesia
- FIBA Minta Indonesia Jadi Kandidat Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Basket U-19
- Hardiknas 2024, Mbak Rerie: Masalah Pengangkatan Guru Honorer Harus Segera Dituntaskan
- Lestari Moerdijat: Peringatan Hari Buruh jadi Momentum Komitmen Tuntaskan RUU PPRT
- Fadel Muhammad Bicara Cara Memilih Pemimpin di Pilkada Serentak 2024, Mohon Dicatat!
- Terima Kunjungan Sekretariat Parlemen Korsel, Siti Fauziah Jelaskan Tugas & Wewenang MPR
- Amir Uskara Sebut PPHN Harus Memuat Target Pembangunan yang Terarah, Bukan Cuma Asumsi