Bangkitkan Ekonomi Bermodal Energi Sosial

Ada temuan, misalnya dulu 65 persen dari APBD dialokasikan untuk gaji PNS dan aneka kebutuhannya. Sisanya yang 35 persen, untuk fasilitas public, infrastruktur dan kepentingan masyarakat lain. Sekarang ada beberapa daerah yang sudah 95 persen hanya dipakai membayar gaji pegawai negeri? Bahkan ada beberapa daerah yang untuk menggaji saja tidak cukup? Space untuk fiskal semakin sulit dan sempit. Services kepada public pun akan semakin kecil. Saya kira, ini persoalan yang sangat serius di negeri ini.

Contoh lain, soal tata kelola perizinan dalam mengelola sumber daya alam di daerah. Dari 8.000 perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah, 6.000 di antaranya bermasalah, tumpang tindih. Bisa jadi, kepala daerah yang mengeluarkan izin pertama kalah pilkada, lalu tanpa mengecek dulu, penggantinya mengeluarkan izin yang sama?

Soal pembangunan infrastruktur, soal pajak dan retribusi daerah, soal akses dan keberpihakan pada UMKM – Unit Usaha Kecil dan Menengah, terutama dalam berhubungan dengan lembaga keuangan, soal semangat pemekaran daerah baru, dan masih banyak lagi kasus yang membuat kita harus menemukan jalan keluarnya.

Mari, bersama-sama, kita tata ulang agar lebih baik, lebih produktif dan memiliki visi jangka panjang yang lebih komprehensif. (*)

 

* Penulis adalah Menko Perekonomian RI, yang juga Ketua Umum DPP PAN.